CEPOSONLINE.COM, MIMIKA-Langkah diplomasi masyarakat adat Papua memasuki babak baru setelah Kepala Suku Amungme, Jackson Beanal, dijadwalkan akan bertemu dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Jakarta dalam waktu dekat.
Jackson menjelaskan, rencana pertemuan ini merupakan hasil dari koordiasi antara dirinya bersama dengan tim dari Sekretariat Wakil Presiden kala berkunjung ke Mimika beberapa waktu lalu.
Ia bahkna sempat bertemu langsung dan berbincang dengan Wapres Gibran di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika.
Dalam pertemuan itu, Jackson mendesak perubahan paradigma pembangunan di Papua agar lebih inklusif dan berbasis pada penghormatan hak ulayat.
Jackson Beanal, yang juga menjabat sebagai Direktur PT Sinabuk Nemangkawi Abadi, menyoroti adanya ketimpangan ekonomi yang kontras di wilayah lingkar tambang Papua Tengah.
Ia menekankan bahwa masifnya pembangunan infrastruktur tidak akan berarti jika pemilik hak ulayat tetap terpinggirkan dari roda ekonomi daerahnya sendiri.
“Bapak Wakil Presiden, kami tidak menolak pembangunan. Kami hanya meminta keadilan.
“Tanah ini adalah ibu kami, dan kami ingin menjadi tuan di atas tanah kami sendiri,” tegas Jackson meneruskan kembali percakapannya bersama Wapres Gibran dalam dialog tersebut, Kamis (30/4/2026).
Selain isu keadilan ekonomi, Jackson memaparkan sejumlah urgensi infrastruktur dasar bagi warga Amungme.
Aspirasi tersebut mencakup pembangunan bandara perintis di Tsinga, akses jalan penghubung antarkampung, penyediaan pemukiman layak, hingga penguatan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Secara khusus, Jackson juga mendesak adanya pengakuan formal bagi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan ekonomi, termasuk penempatan putra daerah pada posisi strategis di PT Freeport Indonesia.
Merespons tuntutan tersebut, Wakil Presiden Gibran langsung menginstruksikan Sekretaris Wapres Al Muktabar dan Staf Ahli Wapres Tina Talisa untuk melakukan tindak lanjut teknis.
Respons cepat ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat kini menempatkan aspirasi masyarakat adat sebagai agenda strategis nasional yang memerlukan solusi lintas kementerian.
Sebagai langkah konkret, pertemuan lanjutan antara tim kepresidenan dan Jackson Beanal dijadwalkan segera berlangsung di Jakarta.
Fokus utama dari koordinasi mendatang adalah memastikan distribusi manfaat ekonomi dari sumber daya alam Papua dapat dirasakan langsung oleh masyarakat asli melalui kebijakan yang lebih bermartabat dan berkelanjutan.
Langkah ini dipandang sebagai sinyal positif terhadap perubahan arah kebijakan di Papua, dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek dalam perencanaan pembangunan nasional. (*)
Editor : Elfira Halifa