CEPOSONLINE.COM, MIMIKA-Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ambisi besar program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana MBG, turun langsung memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya beroperasi sesuai standar protokol kesehatan dan distribusi yang ketat.
Peninjauan lapangan ini menyasar sejumlah sekolah penerima manfaat dan dapur produksi SPPG, pada Rabu 15 April 2026.
Emanuel Kemong menjelaskan, langkah ini menjadi krusial untuk memotret kesiapan infrastruktur gizi di Mimika yang menjadi tumpuan kesehatan ribuan siswa.
"Ini merupakan sampel saja yang kami kunjungi untuk memastikan bahwa SPPG ini sedang melayani dengan sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam pengelolaan sebuah SPPG," ujar Emanuel, Kamis (16/4/2026).
Berdasarkan hasil observasi pada unit-unit yang aktif, Emanuel menilai rantai produksi makanan mulai dari dapur hingga ke meja makan siswa telah memenuhi standar operasional.
Aspek higienitas menjadi poin utama yang disoroti oleh Satgas guna menjamin keamanan pangan bagi anak-anak sekolah.
"Dari sampel yang kami lihat, memang benar itu memenuhi standar. Mulai dari penyiapan makanan itu sendiri, mulai dari petugas, cara menyajikannya, tentang kebersihan, dan sampai pada distribusi di sekolah," katanya menambahkan.
Namun, di balik optimisme tersebut, Satgas masih menghadapi ganjalan teknis pada 11 unit SPPG yang saat ini statusnya dibekukan sementara (suspend).
Masalah utama yang ditemukan adalah buruknya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang jika dibiarkan dapat memicu pencemaran lingkungan serta risiko kesehatan jangka panjang.
"11 yang suspend ini, ini kan hanya menyangkut IPAL, IPAL ini harus dipastikan bahwa itu aman. Aman dalam arti pengelolaan di sekitar lingkungan SPPG, kalau kurang baik itu akan berdampak kepada tetangga, tapi juga kepada kesehatan kalau itu tidak dilakukan," jelas Emanuel tegas.
Ia menekankan, perbaikan fisik dan dokumen fasilitas limbah ini tidak bisa ditawar. Kendati demikian, Satgas belum menetapkan tenggat waktu absolut karena tingkat kesulitan pembenahan pada tiap unit berbeda-beda.
Hal ini akan segera dibahas dalam rapat lintas sektor untuk merumuskan solusi teknis yang tepat.
"Tim Satgas akan berbicara lagi, tapi kunjungannya kami jalan dulu karena tingkat kesulitan berbeda-beda," ungkapnya.
Di sisi lain, kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) terus dipacu. Saat ini, pembangunan dua fasilitas SPPG baru di kawasan Kuala Kencana dan Sentra Pendidikan telah mencapai angka 95 persen.
Meski program MBG terus diperkuat, Emanuel mengingatkan agar orang tua tidak lepas tangan.
Ia menegaskan, negara hadir untuk menambah nutrisi, bukan menggantikan kewajiban asupan makanan utama yang seharusnya dimulai dari meja makan di rumah.
"Jadi dengan adanya program makan bergisi gratis ini, tidak berarti mengambil alih tanggung jawab orang tua untuk memberikan makan kepada anak. Karena orang tua berharap bahwa nanti mereka akan dapat makanan di sekolah," ujarnya mengingatkan.
Menurut Emanuel, asupan rutin tiga kali sehari di rumah tetap menjadi fondasi utama pertumbuhan anak. Ia tidak ingin keberadaan program sekolah ini justru membuat orang tua abai terhadap pemenuhan gizi mandiri.
"Jangan berharap bahwa MBG ini mengambil alih tanggung jawab orang tua untuk memberi makan, Anak harus makan pagi, siang, malam. Tiga kali makan itu jangan lupa," tegasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa