CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul kondisi musim panas dan kemarau berkepanjangan yang terjadi saat ini.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, kondisi kekeringan yang dipengaruhi fenomena El Nino meningkatkan kerawanan terjadinya kebakaran, baik di kawasan hutan dan lahan maupun lingkungan permukiman masyarakat.
“Akibat dari El Nino, musim panas dan kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan kekeringan sehingga sangat rawan untuk terjadinya kebakaran, baik untuk hutan, lahan maupun lingkungan sekitar kita,” kata Apolo Safanpo, di Merauke, Kamis (8/10/2026)
Menurutnya, pemerintah melakukan penanganan melalui dua pendekatan. Pertama, meningkatkan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan maupun membersihkan lingkungan.
Masyarakat juga diingatkan tidak membakar sampah, rumput maupun kawasan hutan, mengingat kondisi kering saat ini membuat api sangat mudah meluas.
Kedua, pemerintah memperkuat penanganan ketika kebakaran sudah terjadi dengan menyiagakan armada pemadam kebakaran dan petugas di lapangan.
“Penanganan bencana dengan cara menyediakan mobil pemadam kebakaran dengan petugas kami di lapangan yang bekerja sama dengan dinas pemadam kebakaran, baik kabupaten maupun provinsi dan juga dengan tim SAR atau Basarnas,” ujarnya.
Apolo mengatakan, kerja sama lintas instansi tersebut diperlukan agar setiap kejadian karhutla dapat ditangani sedini mungkin sebelum api meluas.
Selain kesiapsiagaan personel dan armada, pemerintah juga meminta masyarakat segera memberikan informasi apabila menemukan titik kebakaran.
Menurutnya, kecepatan informasi sangat menentukan kecepatan pemerintah dalam memberikan respons.
Ia mencontohkan kebakaran yang terjadi di Ulin beberapa waktu lalu. Meski kebakaran terjadi pada malam hari, informasi yang cepat diterima dari lokasi membuat petugas dapat segera melakukan penanganan.
“Karena informasinya langsung dari lokasi kebakaran ke dinas, sehingga kita bisa respon dengan cukup cepat,” katanya.
Terkait kondisi karhutla dan asap yang berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan, Apolo mengatakan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten, Basarnas dan BMKG telah melakukan rapat koordinasi.
Ia menyebut terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sebelum langkah atau status tertentu diumumkan oleh pihak terkait.
“Sudah dirapatkan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga Basarnas bersama BMKG, karena ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi dan akan segera diumumkan oleh teman-teman Basarnas dan BMKG,” pungkasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa