CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura mendorong percepatan penanganan sejumlah titik rawan banjir di Kota Jayapura.
Langkah terpadu ini disiapkan guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem menjelang periode puncak (peak season) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Kesiapsiagaan tersebut ditegaskan oleh Kepala Bapperida Provinsi Papua, Muflih Musaad, usai meninjau langsung lokasi rawan banjir di area sekitar kawasan pasar bersama jajaran Pemkot Jayapura pada, Rabu (7/10/2026).
Dalam keterangannya, Muflih menjelaskan bahwa peninjauan lapangan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan penanganan masalah perkotaan dapat dieksekusi secara cepat dan terukur.
Muflih mengungkapkan bahwa persoalan banjir di Kota Jayapura membutuhkan perhatian mendesak karena dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat luas.
"Ini langkah awal kita untuk mempercepat penanganan masalah-masalah perkotaan, terutama yang terkait dengan masalah banjir di titik-titik yang memang sering tergenang dan terdampak. Masalah banjir ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga sangat mengganggu aktivitas masyarakat, baik mobilitas orang, distribusi barang, hingga aktivitas ekonomi," ujar Muflih.
Dari hasil evaluasi dan pemantauan di lapangan, Pemprov Papua mencatat sebagian rencana penanganan penanggulangan banjir telah diakomodasi dalam APBD Perubahan. Program-program yang sudah masuk dalam penganggaran tersebut akan segera dieksekusi.
Sementara itu, untuk kebutuhan teknis penanganan yang belum masuk dalam perencanaan anggaran, Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura akan kembali melakukan pengkajian dan penyesuaian berdasarkan skema darurat serta kemampuan keuangan daerah.
"Alhamdulillah beberapa hal sudah direncanakan di APBD Perubahan sehingga tinggal kita eksekusi. Untuk hal-hal yang belum direncanakan dan dianggarkan, akan coba kita atasi karena ini merupakan langkah darurat untuk mengantisipasi jangan sampai menimbulkan banjir saat terjadi cuaca ekstrem," jelasnya.
Selain fokus pada mitigasi banjir, peninjauan di kawasan pasar juga melahirkan kesepakatan koordinasi lanjutan antara pemerintah provinsi dan kota.
Muflih mengonfirmasi bahwa Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura dijadwalkan menggelar pertemuan khusus pada Senin (12/10/2026) untuk membahas tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan kawasan pasar secara komprehensif.
Kolaborasi ini juga merupakan bagian dari pemenuhan janji politik Gubernur Papua yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Gubernur sudah berkomitmen untuk mengeksekusi seluruh komitmen dan janji politik beliau. Pada tahun 2026 ini, kita sudah mulai start dengan membangun Pasar Rakyat Modern di Waropen. Pembangunan fasilitas publik ini akan terus kita lakukan secara bertahap dari tahun ke tahun sesuai kemampuan anggaran," pungkas Muflih. (*)
Editor : Elfira Halifa