CEPOSONLINE,COM, JAYAPURA-Menjelang peringatan Hari Palang Merah Indonesia (PMI) pada 17 September 2026, Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) menggelar mimbar bebas di kawasan Lingkaran Abepura, Kamis (3/9/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi kemanusiaan di tanah Papua.
Mereka mendesak PMI untuk meningkatkan peran dalam menangani warga yang terdampak konflik bersenjata, bencana, serta berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang dinilai belum mendapatkan penanganan memadai di pelosok Papua.
Kepada Cenderawasih Pos di lokasi, Koordinator Lapangan (Korlap) Umum SOMAP Papua, Julianus Furihay, menegaskan bahwa aksi mereka bertujuan menuntut pertanggungjawaban serta mendorong mandat utama PMI agar benar-benar dirasakan oleh warga Papua yang tengah menderita di tempat pengungsian.
"Hari ini kami turun aksi untuk mendorong agenda soal berdirinya PMI. Padahal Palang Merah Indonesia ini kan tujuannya untuk menangani manusia yang sedang mengalami kesusahan," ujar Julianus Furihay saat memberikan keterangannya di sela-sela aksi.
Julianus memaparkan, dampak bentrokan bersenjata telah memaksa warga desa meninggalkan kampung halaman mereka tanpa adanya jaminan akses kesehatan dan pangan dasar.
Kondisi para pengungsi di wilayah pedalaman seperti Yahukimo, Puncak Jaya, Puncak Papua, Dogiyai, hingga Meepago hingga kini dinilai sangat memprihatinkan.
Ia menyoroti nasib kelompok rentan yang harus bertahan hidup di tengah hutan tanpa bantuan medis dari pemerintah maupun PMI. Situasi darurat ini dinilainya terus berulang tanpa adanya langkah konkret dari pihak-pihak yang memegang mandat kemanusiaan.
"Mama-mama yang masih dalam hamil mereka melahirkan di hutan, anaknya di hutan. Orang tua yang tidak bisa jalan, lumpuh, mereka akan mati di hutan. Sehingga hari ini pemerintah dan Palang Merah Indonesia bisa melihat masyarakat-masyarakat yang sedang tertindas atau sedang susah," tegas Julianus.
Di sisi lain, orator aksi dari SOMAP, Darki Uropmabin, menyampaikan kritik keras terkait rekam jejak penanganan kemanusiaan di Papua sejak puluhan tahun lalu.
Menurutnya, kehadiran Palang Merah Indonesia belum mampu menyentuh dan melindungi masyarakat adat yang menjadi korban dari dinamika politik, industri eksploitatif, maupun proyek strategis nasional.
Darki menyinggung bagaimana krisis kemanusiaan telah merenggut nyawa masyarakat adat di berbagai kawasan seperti di Intan Jaya hingga wilayah lingkar tambang Freeport.
Menurut pengamatannya, ribuan nyawa suku Amungme dan Kamoro terdampak oleh penyakit dan kehilangan tempat tinggal tanpa adanya kehadiran PMI yang nyata.
"Bayangkan kawan-kawan di Papua, sebelum tahun 1961 sampai dengan hari ini, apakah Palang Merah Indonesia ada atau tidak? Tidak ada. Di Intan Jaya itu korban Freeport, ribuan nyawa suku Amungme dan Kamoro melayang sampai dengan penyakit-penyakit. Apakah Palang Merah Indonesia hadir atau tidak? Tidak ada, toh," seru Darki Uropmabin dalam orasinya. (*)
Editor : Elfira Halifa