CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua kembali menuai kritik tajam. Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura, Gerson Wetipo, di Abepura, Jumat (1/5/2026).
Dalam keterangannya ia menilai bahwa kebijakan yang seharusnya menjadi solusi politik dan administratif bagi Bumi Cenderawasih tersebut kini justru berada di titik krusial yang mengkhawatirkan.
Jelasnya, meski dana Otsus terus mengalami peningkatan signifikan secara nominal, narasi kegagalan dalam menyejahterakan Orang Asli Papua (OAP) tetap nyaring terdengar di mana-mana.
Kondisi ini menurutnya adanya pergeseran esensi kebijakan dari jalan damai menjadi sekadar proyek anggaran. Sebutnya masalah utamanya terletak pada tata kelola yang tidak tepat sasaran.
Karena itu, ia mengkritik keras keterlibatan kepentingan kekuasaan yang sering kali mengabaikan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan martabat manusia.
"Jika kekuasaan dan kepentingan elit merajalela, maka Otsus hanya akan terus menjadi proyek anggaran, bukan jalan damai bagi Papua," tegas Gerson dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos.
Ungkapnya, dampak nyata dari ketidakefektifan Otsus tercermin pada tingginya angka kemiskinan ekstrem yang terjadi di Papua. Hingga saat ini, Papua masih tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Gerson menilai kondisi ini tidak lepas dari kegagalan Otsus dalam menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat kalangan bawah.
Selain itu, GMKI juga menyoroti masalah ketergantungan fiskal yang akut di Papua. Bukannya menuju kemandirian ekonomi daerah-daerah di Papua, tetapi justru semakin bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat tanpa adanya inovasi untuk membangun kekuatan ekonomi domestik yang mandiri.
Krisis Pendidikan dan Kesehatan juga tak luput dari evaluasi pihaknya. Ia mengungkapkan adanya krisis tenaga pendidik yang serius, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Hal ini berbanding terbalik dengan amanat besar Otsus yang memprioritaskan pendidikan.
"Pendidikan dan kesehatan bagian penting dalam amanat otsus tetapi nyatanya tidak terjadi sesuai harapan. Krisis Tenaga Pendidik dan kesehatan menjadi masalah serius di Papua," ungkapnya.
"Untuk itu kami GMKI Jayapura mendesak agar implementasi Otsus dikembalikan pada marwahnya, yakni sebagai instrumen untuk mengangkat harkat dan martabat OAP, bukan sebagai alat pemuas kepentingan segelintir elit politik," pungkasnya.
Disaat yang sama, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Jayapura, Muhammad Aldi Ramadhan, merilis catatan kritis terkait kondisi lingkungan dan kesejahteraan buruh di Ibu Kota Provinsi Papua.
Aldi dalam keterangan menyampaikan bahwa darurat Ekologis di Jayapura terus berkembang. Maraknya penebangan liar dan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang kian masif menjadi pemicu utama bencana alam yang kerap melanda Jayapura.
"Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan penebangan liar bukan lagi ancaman jauh, tapi nyata. Kita bisa melihat dampaknya langsung seperti bencana banjir yang terjadi di Jayapura," ungkap Aldi.
Lebih dari itu, isu ketenagakerjaan menjadi penekanan PMII Kota Jayapura dalam meningkatkan taraf hidup buruh, khususnya masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Kota Jayapura. Menurutnya kebijakan pemberdayaan OAP di sektor usaha dan kerja harus dikawal ketat agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
Untuk itu ia juga mendorong pemerintah membuka lapangan kerja yang formal bagi anak-anak muda. Mengingat banyaknya pemuda Jayapura yang masih bekerja di sektor informal atau serabutan.
"Kami berharap pemerintah daerah lebih serius dalam menyelaraskan investasi dengan perlindungan lingkungan serta jaminan hak-hak dasar bagi tenaga kerja lokal," pungkasnya (*)
Editor : Weny Firmansyah