CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA–Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Abepura, dr. Guy Yana Emma Come, akhirnya angkat bicara menanggapi polemik internal yang memicu aksi pemalangan oleh sejumlah petugas medis pada Kamis (22/1/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes karyawan terkait manajemen rumah sakit, ketersediaan obat, hingga tunggakan jasa pelayanan.
Emma menjelaskan bahwa akar persoalan ini mencakup tiga poin utama, krisis obat-obatan psikotropika, keterlambatan pembayaran jasa pelayanan, dan ketersediaan reagen laboratorium.
Terkait kelangkaan obat, Ema mengakui adanya penipisan stok akibat efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Data menunjukkan tren penurunan alokasi dana obat yang drastis. Pada tahun 2024 sebesar Rp 7 miliar, turun menjadi Rp 5,2 miliar di 2025, dan kembali merosot menjadi Rp 4 miliar pada tahun 2026.
"Padahal kunjungan rawat jalan mencapai lebih dari 1200-1300 pasien per bulan, ditambah pasien rawat inap. Kami sudah lakukan penghematan, namun stok tetap menipis," ujar Emma saat dihubungi via telepon, Kamis (22/1/2026).
Sebagai langkah cepat, ia telah mengalokasikan Rp 500 juta di awal tahun ini untuk pengadaan darurat. "Sebagian obat sudah masuk, sebagian lagi dalam perjalanan. Untuk sementara, dokter spesialis berupaya menyiasati dengan obat pengganti agar pelayanan tetap berjalan," tambahnya.
Mengenai tuntutan jasa pelayanan (jaspel) yang belum dibayarkan sejak Mei 2025, Emma menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada mekanisme keuangan daerah.
Karena RSJ Abepura belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), semua pendapatan tidak bisa digunakan langsung dan harus masuk ke kas daerah terlebih dahulu.
"Kami terkendala limitasi DPA. Untuk tahun 2025, anggaran jaspel yang tersedia hanya Rp 3 miliar dan itu hanya cukup membayar hingga bulan Mei. Sementara itu, klaim BPJS untuk Oktober-Desember masih dalam proses penjaminan," jelasnya.
Namun, ia memberikan angin segar bahwa berdasarkan instruksi Wakil Gubernur saat sidak tiga hari lalu, seluruh jasa yang tertunggak akan segera dibayarkan begitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersedia.
Untuk tahun 2026, ia juga telah menaikkan alokasi jaspel menjadi Rp 4,5 miliar agar kejadian serupa tidak terulang.
Menyikapi beban rumah sakit yang berat karena melayani pasien rujukan dari berbagai provinsi di Tanah Papua, Direktur RSJ menekankan perlunya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan.
"Sesuai arahan Bapak Wagub, ke depan akan ada MoU dengan Gubernur dan Bupati di wilayah Papua lainnya agar anggaran Otsus di daerah juga bisa menyokong kebutuhan obat di sini. Karena selama ini, pasien dari daerah lain tetap kita layani obatnya dari stok kami," kata Emma.
Emma menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dalam manajemennya. Ia memahami bahwa persoalan hak finansial adalah hal yang sensitif bagi para petugas.
"Secara manajerial, tanggung jawab ada pada saya. Saya mohon maaf. Kami sedang berupaya maksimal agar mekanisme keuangan ini segera tuntas sehingga hak-hak teman-teman di rumah sakit bisa terbayarkan. Kami hanya butuh waktu untuk proses birokrasi ini," pungkasnya. (*)