Sementara itu, Ketua Dewan Adat Serfo Tuamis menegaskan bahwa ASN mulai hari ini tidak lagi melakukan kegiatan pemerintahan, sebelum ada SK Pelantikan Wakil Bupati.
"Jalan kami akan tutup jadi tidak ada lagi aktifitas, pemerintahan sampai SK itu dibawa bupati di tanggal 26," tegasnya.
Asisten III Setda Kabupaten Keerom Sucahyo Agung yang menemui massa pendemo menjelaskan tentang mekanisme pelantikan yang dimaksud bukan kewenangan pihaknya sebagai aparatur negara. Dia juga jelaskan bahwa Sekda Keerom sedang di Jakarta untuk mengurus alokasi P3K daerah itu.
"Ini merupakan ranah politik, bukan kami sebagai aparatur. Pak Bupati M Markum sedang umrah ke tanah suci, dari 13-26 Januari 2019. Nanti setelah itu baru bisa kembali melaksanakan tugas," kata Sucahyo.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Keerom Fransiscus Mekawa mencoba menjelaskan bahwa aspirasi tersebut sebaiknya disampaikan kepada pihaknya sebagai wakil rakyat, agar segera didorong melalui mekanisme legislasi di dewan.
Hanya saja penjelasan Fransiscus itu tidak ditanggapi warga dan mereka bersikeras agar aspirasi yang disampaikan segera ditanggapi, mengingat kekosongan jabatan wakil bupati hampir setahun lamanya.
"Kami inginkan adalah jawaban yang pasti, kapan pelantikan dilakukan. Jika belum, maka kami palang kantor ini hingga bupati datang," kata Ketua Dewan Adat Keerom Servasius A Tuamis.
Sementara itu, dari pantauan Cenderawasih Pos, masyarakat memblokade jalan masuk kompleks perkantoran Bupati Keerom yang terletak di Arso Kota, dengan tumpukan material tanah karang. Di pagar pintu masuk ditempel sejumlah spanduk yang bertuliskan antara lain 'Wakil Bupati Keerom segera dilantik guna membuka tabir uang rakyat yang digeroti penguasa dan antek-anteknya, Menteri Dalam Negeri segera menerbitkan SK pelantikan Wakil Bupati Keerom”. Aksi pemblokadean ini membuat ASN Pemkab Keerom meningalkan kantor, karena mendengar ancaman warga menduduki kantor tersebut.
Editor : Administrator