CEPOSONLINE.COM, KEEROM - Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten Keerom memantapkan kesiapan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Keerom.
Pembangunan fasilitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu ini dijadwalkan mulai berjalan pada Oktober 2026 mendatang.
Kepastian tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, usai menggelar rapat teknis bersama Wakil Bupati Keerom, Daud, dan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Mampioper di Kantor Bupati Keerom, Rabu (5/8/2026).
Aryoko Rumaropen, menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Keerom merupakan bagian dari tahap kedua untuk wilayah Provinsi Papua atau tahap ketiga secara nasional.
“Untuk Provinsi Papua sendiri, pembangunan Sekolah Rakyat berada di tiga titik untuk tahap pertama, yaitu di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Sarmi yang pelaksanaannya sudah berjalan sejak 23 Juli 2026,” ungka Aryoko kepada awak media.
“Sementara itu, tahap kedua di wilayah Provinsi Papua mencakup tiga daerah lainnya, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Keerom,” sambungnya.
Terkait kesiapan di Kabupaten Keerom, Aryoko memastikan pemerintah daerah setempat telah menyediakan lahan yang dibutuhkan. Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga tengah menyelesaikan proses pemetaan hingga penerbitan sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Keerom.
Kata Aryoko, dokumen legalitas lahan tersebut selanjutnya akan diteruskan oleh perwakilan Kementerian Sosial Regional Papua-Maluku ke pemerintah pusat di Jakarta agar jadwal penetapan dan pembangunan pada Oktober 2026 dapat terealisasi tepat waktu.
“Pertemuan hari ini menjadi bukti komitmen dan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Keerom, baik pimpinan daerah maupun seluruh masyarakat, terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ini," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Keerom, Daud, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Kementerian Sosial, dan Pemerintah Provinsi Papua atas program Sekolah Rakyat yang dinilai sangat menjawab kebutuhan masyarakat Keerom.
Daud menyebutkan Sekolah Rakyat merupakan terobosan yang sangat ditunggu, mengingat masih banyak masyarakat di wilayahnya yang berada di bawah garis kemiskinan dan memiliki keterbatasan akses transportasi.
“Kabupaten Keerom merupakan daerah perbatasan. Jarak dari kampung ke kampung sangat jauh dan belum seluruhnya terjangkau oleh akses jalan darat. Karena itu, Sekolah Rakyat ini adalah harapan dan impian masyarakat," ucap Daud.
Daud menegaskan Pemkab dan masyarakat Keerom sangat berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya seluruh tahapan teknis maupun administrasi yang diperlukan demi kelancaran pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat di Negeri Tapal Batas. (*)
Editor : Weny Firmansyah