CEPOSONLINE.COM,SENTANI- Sekitar 100 orang tua atau wali murid SD Inpres Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura, menutup satu jalur jalan Sentani - Abepura yang ada di sekitaran depan stadion Lukas Enembe, Selasa (4/8/2026).
Hal ini dikarenakan selama empat bulan anak-anak mereka tidak bisa mengikuti proses belajar karena sekolah dipalang pemilik ulayat.
Penutuoan akses jalan dilakukan sekira pukul 07.00 WIT sehingga kendaraan melewati jalur sebelahnya sampai dengan pukul 09.43 WIT, namun semua berjalan kondusif.
Bupati Yunus Wonda menemui orang tua murid pukul 09.00 WIT.
Bupati Yunus Wonda meminta persoalan hak ulayat tidak mengorbankan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal itu disampaikannya setelah bertemu langsung dengan orang tua siswa yang terdampak pemalangan sekolah.
Bupati Yunus mengaku prihatin karena hampir empat bulan proses belajar mengajar siswa terganggu akibat gedung sekolah dipalang.
“Sangat disayangkan anak-anak sudah hampir empat bulan tidak mendapatkan pendidikan dengan baik. Proses belajar mengajar mereka terganggu. Padahal, apa yang kita bangun hari ini adalah untuk masa depan anak-anak,” ujar Yunus.
Ia mengajak pemilik hak ulayat mengutamakan kepentingan pendidikan anak. Menurutnya, persoalan lahan dapat dibicarakan bersama pemerintah tanpa menghambat proses belajar siswa.
“Saya berharap pemilik hak ulayat punya jiwa besar untuk menyelamatkan anak-anak terlebih dahulu. Urusan lainnya bisa dibicarakan dengan pemerintah,” katanya.
Bupati mengatakan pemerintah daerah bersama dinas terkait akan menyiapkan alternatif tempat belajar sementara agar siswa tetap mendapatkan pendidikan selama persoalan sekolah diselesaikan.
“Kami akan mencari alternatif agar anak-anak tetap bisa belajar. Jangan sampai mereka tidak memiliki ruang untuk belajar,” ujarnya.
Ia juga akan mengundang pemilik hak ulayat untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama.
“Besok kami akan mengundang pemilik untuk berdiskusi dari hati ke hati. Kami berharap ada solusi sehingga kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan,” katanya.
Terkait persoalan lahan, Yunus menjelaskan pemerintah tidak dapat melakukan pembayaran kembali apabila objek yang sama sebelumnya telah diselesaikan. Karena itu, pemerintah akan mencari jalan keluar sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
Bupati Yunus menargetkan persoalan sekolah tersebut dapat diselesaikan paling lama dalam tiga minggu. Namun, ia berharap penyelesaiannya bisa dilakukan lebih cepat.
(*)
Editor : Abdel Gamel Naser