CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M., melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Posko Asistensi yang dibentuk di lingkungan Kantor Wali Kota Jayapura.
Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan posko yang dibentuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mempercepat realisasi anggaran dan pekerjaan fisik menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Posko Asistensi tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) meja Triwulan III beberapa waktu lalu. Kehadirannya diharapkan menjadi ruang koordinasi sekaligus pendampingan bagi OPD yang realisasi fisik maupun keuangannya masih rendah, khususnya yang berada di bawah 75 persen.
Namun, dalam sidak tersebut, Rustan melihat belum adanya tanda-tanda pergerakan maupun aktivitas yang menunjukkan posko telah berfungsi secara optimal sesuai tujuan pembentukannya.
Karena itu, ia meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih proaktif menjalankan fungsi koordinasi dan pendampingan.
Rustan menegaskan, Posko Asistensi tidak boleh hanya menunggu OPD datang untuk berkonsultasi.
Sebaliknya, petugas posko harus aktif membangun komunikasi, melakukan konfirmasi, bahkan mengidentifikasi langsung persoalan yang dihadapi OPD dengan realisasi anggaran rendah.
"Posko ini jangan hanya menunggu di tempat. Harus proaktif membangun komunikasi dengan OPD-OPD yang realisasi fisik maupun keuangannya masih rendah. Cari tahu apa kendalanya dan apa yang harus dibantu supaya bisa segera diselesaikan," tegasnya usai sidak, Rabu (11/11/2026).
Ia juga meminta seluruh OPD agar tidak pasif. Setiap pimpinan OPD harus terbuka dan membangun komunikasi dengan tim Posko Asistensi, terutama apabila menghadapi kendala administrasi, kelengkapan dokumen maupun persoalan teknis yang menghambat proses pencairan dan realisasi anggaran.
Menurut Rustan, keberadaan posko tersebut harus benar-benar memberikan solusi, bukan sekadar dibentuk untuk memenuhi tindak lanjut hasil evaluasi.
Dengan demikian, setiap persoalan yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan jalan keluarnya melalui koordinasi bersama.
Rustan berharap Posko Asistensi dapat bekerja maksimal pada sisa waktu tahun anggaran 2026, sehingga OPD yang masih tertinggal dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan realisasi anggaran.
"Harapan kita, posko ini benar-benar membantu OPD yang mengalami kesulitan. Jangan sampai sudah dibentuk, tetapi tidak berjalan sesuai harapan. Semua harus bergerak dan saling berkoordinasi agar target pemerintah kota pada akhir tahun dapat tercapai," pungkasnya.
Pemerintah Kota Jayapura menargetkan keberadaan Posko Asistensi menjadi salah satu langkah konkret untuk mengatasi hambatan penyerapan anggaran sekaligus memastikan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat diselesaikan secara optimal hingga akhir tahun. (*)
Editor : Jimianus Karlodi