CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura mulai membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dengan mengusulkan 14 rancangan peraturan daerah (Raperda), sebagai upaya menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan dan perkembangan daerah.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam agenda sidang paripurna di Kantor DPRK Kota Jayapura, Senin (9/11/2026).
Dari total 14 usulan tersebut, lima merupakan inisiatif DPRK Kota Jayapura, sedangkan sembilan lainnya berasal dari Pemerintah Kota Jayapura.
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M., menjelaskan bahwa evaluasi terhadap sejumlah regulasi daerah perlu dilakukan karena terdapat banyak Perda yang sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan saat ini.
Ia menyebutkan, berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 64 Perda yang perlu mendapat perhatian, dengan 32 Perda di antaranya perlu dilakukan perubahan, 17 Perda diusulkan untuk dihapus, serta lima Perda lainnya masuk dalam agenda perubahan regulasi.
Menurut Rustan, penyesuaian Perda menjadi penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang selama ini berjalan, sekaligus menyesuaikan regulasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.
"Tujuannya untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang selama ini kita lakukan. Karena adanya perubahan regulasi, maka perlu ada penyesuaian terhadap Perda-Perda yang sudah berjalan selama kurang lebih lima tahun," jelasnya.
Selain penyesuaian regulasi, Rustan menegaskan bahwa keberadaan Perda juga memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi investasi di Kota Jayapura.
Menurutnya, perkembangan daerah membutuhkan dukungan regulasi yang mampu memberikan jaminan hukum sekaligus membuka ruang dan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya.
Dengan adanya kepastian hukum, pemerintah berharap investasi dapat berkembang di berbagai sektor potensial, mulai dari pariwisata, pertanian, perikanan hingga sektor ekonomi lainnya.
"Kalau investasi masuk ke daerah, harus ada dasar hukum dan pijakan hukum yang jelas. Dengan demikian, investor mendapatkan kepastian untuk menanamkan modalnya dan membangun sektor-sektor ekonomi di Kota Jayapura," ujarnya.
Rustan menambahkan, salah satu kebutuhan mendesak Pemerintah Kota Jayapura saat ini adalah mendorong masuknya investasi untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Hal tersebut juga menjadi bagian dari program prioritas dalam visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura.
Karena itu, ia berharap pembentukan maupun perubahan Perda dapat melahirkan kebijakan baru yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kota Jayapura ke depan.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRK Kota Jayapura, Max Karubaba, menjelaskan bahwa dari 14 Raperda yang masuk dalam Propemperda, lima merupakan usulan inisiatif DPRK dan sembilan berasal dari pihak eksekutif.
Dari sembilan usulan eksekutif tersebut, tiga di antaranya berkaitan dengan regulasi APBD, yakni APBD Tahun Anggaran 2027, pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Sedangkan enam usulan lainnya merupakan Raperda non-APBD, yang di dalamnya terdapat usulan pembentukan Perda baru maupun perubahan terhadap Perda yang sudah berlaku.
Max menegaskan, DPRK akan mencermati seluruh usulan tersebut sebelum masuk pada tahapan pembahasan dan persidangan pada tahun 2027.
"Usulan-usulan Perda ini akan kita cermati. Nantinya, yang baru akan mendapatkan nomor register, sedangkan perubahan atau revisi terhadap Perda yang sudah ada akan dikawal bersama Kanwil Kementerian Hukum," jelasnya.
Ia mengakui, tidak seluruh usulan non-APBD otomatis akan diakomodasi. Sebab, masih ada tahapan evaluasi dan pertimbangan dari Biro Hukum Provinsi maupun Kementerian Hukum sebelum regulasi tersebut ditetapkan.
Namun, DPRK tetap berkomitmen menjalankan fungsi legislasi dalam pembentukan peraturan daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta perkembangan Kota Jayapura.
"Prinsipnya, pembentukan maupun perubahan Perda di Kota Jayapura harus menyesuaikan dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi. Kalau memang ada regulasi yang sudah tidak sesuai, tentu akan kita lihat dan tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," pungkasnya.
Melalui pembahasan Propemperda tersebut, Pemerintah Kota Jayapura dan DPRK berharap regulasi daerah ke depan semakin responsif terhadap kebutuhan pembangunan, memberikan kepastian hukum bagi investasi, serta mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor : Jimianus Karlodi