CEPOSONLINE.COM — NABIRE – Penantian panjang Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akhirnya terjawab. Setelah selama 11 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Kabupaten Intan Jaya berhasil mencatat sejarah baru dengan meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian bersejarah tersebut diterima langsung oleh Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, S.Kom., SH., MH., saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah di Jayapura, Rabu (17/6/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Aner Maisini mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang untuk pertama kalinya diraih Kabupaten Intan Jaya sejak berdiri sebagai daerah otonom. Menurutnya, opini WTP menjadi bukti bahwa berbagai upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil yang nyata.
“Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk pertama kalinya memperoleh Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025,” ujar Aner.
Ia mengatakan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan dan pendampingan yang diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah selama proses perbaikan tata kelola keuangan daerah berlangsung.
“Atas capaian ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah atas pembinaan, masukan, koreksi, dan pendampingan yang telah diberikan selama ini,” katanya.
Aner menjelaskan, perjalanan menuju opini WTP bukanlah hal yang mudah. Selama hampir 11 tahun Kabupaten Intan Jaya masih berada pada opini WDP. Namun kondisi tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri ataupun menyerah, melainkan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk terus melakukan perubahan.
“Status WDP yang kami terima selama ini tidak kami jadikan sebagai hambatan, tetapi menjadi motivasi untuk melakukan perubahan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Berbagai langkah strategis kemudian dilakukan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, khususnya pada Tahun Anggaran 2025. Pembenahan dilakukan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban hingga pelaporan keuangan daerah.
“Kami melakukan perbaikan pada seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas yang baik,” jelas Aner.
Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan penertiban aset melalui inventarisasi dan rekonsiliasi aset, memperkuat tertib administrasi keuangan, meningkatkan disiplin penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
“Penataan aset dan penguatan administrasi keuangan menjadi salah satu fokus utama kami karena hal ini sangat menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Pemkab Intan Jaya juga memperketat pengendalian kas bendahara, menindaklanjuti hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, serta menempatkan aparatur sipil negara berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
“Kami berupaya memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan baik sehingga tidak menjadi temuan yang berulang pada tahun-tahun berikutnya,” kata Aner.
Menurutnya, upaya pembenahan tersebut turut didukung oleh penguatan kepemimpinan yang berintegritas, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Seluruh upaya tersebut kami lakukan dengan satu tujuan besar, yaitu mengubah budaya kerja birokrasi menjadi lebih profesional, lebih akuntabel, lebih transparan, dan lebih taat terhadap peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Bupati Aner menilai raihan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang terus berkomitmen melakukan perbaikan di berbagai sektor. Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Opini WTP ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Kami bersyukur atas pencapaian ini, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kami mempertahankannya. Ke depan kami akan terus membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tuturnya.
Meski berhasil memecahkan penantian selama lebih dari satu dekade, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya tidak ingin berhenti pada capaian tersebut. Menurut Aner, opini WTP harus menjadi titik awal untuk menghadirkan pemerintahan yang semakin dipercaya masyarakat dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Karena itu, opini WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan awal untuk bekerja lebih baik lagi demi kemajuan Intan Jaya,” pungkasnya. (*)
Editor : Lucky Ireeuw