CEPOSONLINE.COM,BINTUNI - Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mengambil langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi. Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan sejumlah perjanjian kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
Kerja sama itu mencakup optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui sistem online, penyediaan berbagai kanal pembayaran digital, serta implementasi layanan Tax Online. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi layanan SP2D Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Yuliana D. Yembise, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah nyata dalam mempercepat transformasi digital tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui layanan Bank Papua, masyarakat dapat membayar pajak dan retribusi daerah melalui berbagai kanal, mulai dari teller, ATM, EDC, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, hingga QRIS.
“Kerja sama ini diharapkan mempermudah wajib pajak, meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pendapatan daerah, mempercepat penyampaian data penerimaan, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaporan pajak dan retribusi daerah,”ujar Yuliana dalam rilisnya, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, Bank Papua berkomitmen menghadirkan layanan keuangan yang inovatif, aman, dan andal guna mendukung digitalisasi pemerintahan. Sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni diharapkan mampu meningkatkan PAD sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menegaskan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Ia menilai optimalisasi PAD merupakan kunci bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap pengelolaan penerimaan daerah menjadi lebih modern, cepat, transparan, efektif, dan akuntabel,” kata Yohanis.
Ia menjelaskan, sistem pembayaran berbasis digital akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi. Selain memperluas akses pembayaran, sistem tersebut juga diyakini mampu meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah serta menghadirkan pencatatan dan pengawasan transaksi yang lebih akurat dan real time.
Yohanis juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), mengawal implementasi kerja sama tersebut secara konsisten agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan program digitalisasi ini harus tercermin dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak, bertambahnya Pendapatan Asli Daerah, serta semakin baiknya kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga mendukung penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan SP2D Online sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022. Kedua sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pembayaran dan pencairan APBD secara nontunai melalui sistem yang terintegrasi, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih cepat, efisien, aman, transparan, dan akuntabel.(*)
Editor : Agung Trihandono