CEPOSONLINE.COM, BIAK-Bupati Biak Numfor Markus O. Mansnembra, SH.,MM mengajak semua pihak, termasuk masyarakat mendukung e-governance dan digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor. E-governance dan digitalisasi pemerintahan dinilai sangat penting dalam mensukseskan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran, transparan, dan akurat.
Dukungan ini dapat diwujudkan melalui keaktifan dalam pemutakhiran data kependudukan dan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), termasuk dalam memberikan informasi tentang data-datang yang butuhkan ketika petugas lapangan turun melakukan pendataan.
“Saya mengajak semua pihak, mari berikan informasi yang akurat dalam mendukung e-governance dan digitalisasi pemerintahan. Ini penting menjadi perhatian, karena terkait dengan bantuan-bantuan sosial, dimana semua data terintegrasi dengan sejumlah instansi dan Kementerian,” imbuh Bupati.
“Perlu juga saya sampaikan bahwa era sekarang ada era digitalisasi, sehingga mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Dan dengan e-governance penting bagi masyarakat karena menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparansi informasi, serta efisiensi biaya dan waktu. Melalui pemanfaatan teknologi, interaksi antara warga dan negara menjadi jauh lebih mudah diakses tanpa harus terhalang jarak,” jelasnya.
Dikatakan, melalui digitalisasi Bansos ini, dapat memastikan bantuan diterima warga yang benar-benar berhak dan mencegah orang mampu menerima bantuan. Selain itu, proses pendaftaran dan verifikasi menjadi lebih terbuka serta mudah dipantau, serta akan memangkas biaya dan birokrasi berbelit yang sebelumnya menyulitkan warga.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sosialisasinya didepan lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengatakan, sosialisasi untuk e-government, digitalisasi pemerintahan di tahap awal adalah melakukan update bantuan sosial agar tepat sasaran.
Dikatakan, dalam pelaksanaannya Kemendagri secara konsisten mendorong akselerasi e-government dan digitalisasi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan terintegrasi, dan untuk kali ini baru akan dilakukan di 43 kabupaten/kota di Indonesia.
Menurutnya, e-government dan digitalisasi pemerintahan dengan sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat dalam waktu dekat juga akan diperkenalkan di Biak. Sistem digitalisasi ini terintegrasi dengan sejumlah lembaga negara, diantaranya Kemendagri, Dukcapil, dengan data Kementerian Sosial, Badan Pusat Stasistik, Kementerian ATR/BPN termasuk data dari kepolisian mengenai kendaraan, kemudian data-data yang lain seperti pendidikan.
“Melalui digitaliasi yang terintegrasi ini nanti kita dengan sistem bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat, siapa saja yang layak menerima bantuan dan siapa yang tidak. Karena di beberapa tempat yang sudah kita coba, ada cukup besar, cukup banyak yang sebetulnya orang yang nggak layak lagi menerima bantuan,” jelasnya.
“Contohnya dulu dia mungkin masuk kelompok yang tidak mampu, tapi setelah itu dia ikut menjadi aparatur sipil negara, menjadi PNS, otomatis dia tidak berhak untuk menerima bantuan lagi,” lanjutnya.
Melalui udpate data terintegrasi ini, kedepan diharapkan masyarakat yang berhak menerima bantuan benar-benar terkaver. “Nah perintah dari Bapak Presiden, kita sudah coba di Banyuwangi yang pertama, sukses, kita bisa membuat lebih akurat penerima bantuannya, sehingga Kemensos bisa menyampaikan bantuan, pemerintah provinsi menyampaikan program bantuannya tepat sasaran,” lanjutnya sembari memberi contoh.
“Seingat saya di Sorong, Wonokwari. Nah setelah itu perintah Bapak Presiden, paling lambat, dalam akhir Agustus, tambah lagi 100 lagi daerah, 100 daerah lagi yang untuk di-update dengan sistem itu, sistem e-government itu. Di antaranya adalah di Jayapura, Merauke, dan di Biak,” katanya.(*)
Editor : Weny Firmansyah