Bupati Yalimo Serahkan DPA Perubahan 2026, OPD Diminta Bergerak Cepat
CEPOSONLINE.COM, YALIMO - Bupati Yalimo, Dr. Nahor Nekwek, S.Pd, M.M., menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun Anggaran 2026 kepada perwakilan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Kantor Keuangan, Yalimo Papua Pegunungan, Senin (2/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Nahor Nekwek didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo Didimus Wandik, S.Pd.
Penyerahan DPA perubahan ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerinntah daerah, sekaligus sebagai dasar bagi setiap perangkat daerah untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam perubahan anggaran tahun 2026.
Dalam arahannya, Bupati Nahor Nekwek mengakui bahwa waktu efektif pelaksanaan anggaran tahun ini relatif terbatas. Oleh karena itu, Ia meminta seluruh kepala OPD agar tidak menyiakan waktu yang tersisa dan segera melaksanakan program kegiatan yang telah tercantum dalam DPA perubahan.
“Saya menyadari bahwa waktu efektif kita memang sudah terlambat. Namun, Saya berharap kepada seluruh perangkat daerah agar apabila ada kegiatan yang harus segera dilaksanakan, maka segera kerjakan. Jangan menundah pekerjaan, karena waktu kita sangat terbatas” tegas Bupati.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pimpinan OPD tidak terlalu larut dalam berbagai alasan maupun persoalan internal yang dapat menghambat pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnnya, keberanian mengambil langkah dan menjalankan program sesuai ketentuan menjadi hal penting agar pemerintah daerah tidak terus tertinggal dalam merealisasikan berbagai kegiatan pembangunan.
Bupati secara khusus meminta sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Perhubungan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), untuk segera menindaklanjuti berbagai agenda dan persoalan yang menjadi tanggungjawab masing-masing.
Selain percepatan pelaksanaan program, Bupati juga menekankan pentingnya Koordinasi antar pimpinan OPD. Ia mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak mengambil Keputusan maupun menjalankan kegiatan secara sendiri-sendiri (tertutup) tanpa komunikasi dengan pihak terkait.
“Jangan berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi itu sangat penting, kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan dan koordinasi, silahkan komunikasi dengan baik. Kita memiliki banyak persoalan yang harus diselesaiakan bersama,” ujarnya.
