Pemkot Jayapura: Perbaikan LPJU di Holtekamp Harus Koordinasi dengan Balai Jalan Papua
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Pemkot Jayapura memberi respons terkait matinya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Jalan Holtekamp, Kota Jayapura.
Hal ini disampaikan usai peninjauan lampu jalan di lokasi tersebut dilakukan oleh beberapa instansi terkait di antaranya DPRD Kota Jayapura, Pemkot Jayapura, hingga PLN Wilayah Jayapura.
Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdi Rampi mengatakan, terkait rencana penanganan lampu jalan di sepanjang Pantai Holtekam tersebut, pihaknya lebih dulu akan melakukan kordinasi dengan pihak Balai Jalan Papua.
"Kita akan kordinasi dulu dengan Balai Jalan Papua, karena itu aset milik mereka bukan Pemerintah Kota Jayapura," ucap Nofdi Rampi.
Nofdi mengaku, pihaknya harus tuntaskan koordinasi dengan pihak Balai Jalan Papua, sebelum mengambil tindakan perbaikan di lapangan.
"Apakah kami diizinkan atau tidak, termasuk dari sisi aturan yang memungkinkan apakah bisa ditangani oleh Pemkot Jayapura," ujarnya.
Menurutnya, kondisinya sekarang sudah lampu sudah padam, sehingga pihaknya juga harus meminta saran dan pendapat dari PLN.
Apakah jaringan yang ada di sepanjang 7,2 kilometer ini seluruh instalasinya masih berfungsi atau tidak.
Kalau masih berfungsi, maka tinggal dikonekkan untuk menyala dengan memperbaiki 3 tiang listrik yang sudah patah.
Sebaliknya, kalau instalasinya belum layak dan banyak yang rusak maka harus diperbaiki kembali.
Sehingga dasar inilah yang nanti dipakai untuk pengajuan anggaranya.
Sebab, masalah lampu jalan ini juga menjadi atensi dari Penjabat Wali Kota Jayapura untuk segera diatasi.
Kata Nofdi, mekanismenya ada 2 yakni, kalau nilainya tidak melebihi dari Rp 1 miliar terus diposkan di anggaran APBD 2024, maka bisa ditunjuk langsung kepada ahlinya atau yang berkompoten mengatasi lampu itu.
Sebaliknya kalau di atas Rp 1 miliar kebutuhan anggaran perbaikkannya harus proses pelelangan.
"Jadi, walapun penunjukkan maupun lelang karena ini harus secepatnya diatasi maka mekanismenya ada juga yakni mengajukan persetujuan ijin prinsip kepada DPRD Kota Jayapura," bebernya.
Lanjut Nofdi, ini panjangnya 7,2 kilometer dan ada 150 lebih titik lampu di sana, sehingga harus diteliti secara baik.
"Pada prinsipnya masalah ini perlu ada keputusan bersama baik Pemkot Jayapura dan DPRD Kota Jayapura, aturannya kita harus persiapan secara baik agar tidak menimbulkan masalah dikemudian harinya,"pungkas Nofdi. (*)
