Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., memberikan arahan kepada ASN di lingkungan Pemkot Jayapura pada pembukaan kegiatan pendampingan SAKIP di aula BKPP Waena Kota Jayapura, Rabu (12/9). (Priyadi/Cepos)
JAYAPURA-Pejabat di lingkungan Pemkot Jayapura khususnya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan mengisi Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). “Kota Jayapura sudah menjadi barometer di Papua. Apa yang kita lakukan semua bisa dilihat. Saya minta ASN harus disiplin dalam bekerja, mau membuat laporan LHKP, dan lainnya. Karena kita sudah menjadi contoh dari kabupaten lain di Papua,” ungkap Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., saat membuka kegiatan pendampingan SAKIP di aula kantorBadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura, di Waena, Distrik Heram, Rabu (12/9).
Pejabat pemerintahan menurutnya Kota Jayapura menurutnya wajib mengisi LHKPN, agar pemerintah tahu kekayaan pejabat itu selama ia menjabat.
Saat ini menurut Tomi Mano masih ada 35 OPD yang belum melaporkan LHKPN-nya. Oleh sebab itu Wali Kota Tomi Mano meminta Inspektorat untuk terus mendorong 35 OPD tersebut melaporkan LHKPN-nya.
“ini sudah menjadi komitmen saya sebagai Wali Kota Jayapura dan dalam kepemimpinan saya ini jangan sampai ada pimpinan OPD yang terkena kasus korupsi atau bahkan memperkaya dirinya sendiri dengan memanfaatkan jabatan yang diemban,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Kota Jayapura, Achmad Idrus mengakui dari 78 OPD di lingkungan Pemkot Jayapura, belum semuanya membuat LHKPN. Saat ini pihaknya terus mendorong agar semua OPD segera membuat LHKPN.
“Pengisian LHKPN sudah mudah, karena bisa dilakukan melalui online. Untuk itu, apabila masih ada OPD yang belum mengisi LHKPN ini harus dipertanyakan,” tambahnya. (dil/nat)