CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dilaporkan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kondisi ini dipicu oleh karut-marut distribusi serta krisis tenaga medis dan spesialis yang berkepanjangan di sejumlah fasilitas kesehatan setempat.
Persoalan ini mengemuka dalam kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Rabu (17/6/2026).
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Kristianus Tebai.
Di sela-sela kegiatan, Kristianus membeberkan bahwa sejumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Mimika saat ini masih kekurangan tenaga gizi, dokter gigi, terapis gigi dan mulut, serta tenaga farmasi.
Kelangkaan ini memperpanjang daftar rapor merah pelayanan kesehatan dasar yang belum memenuhi standar minimum, sementara intervensi dari pemerintah provinsi dilaporkan masih jauh dari target.
Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah meluncurkan program pendidikan dokter spesialis dengan target 20 orang pada tahun ini.
Namun, realisasinya masih minim; hingga kini baru dua dokter yang mengikuti program tersebut, masing-masing berasal dari RSUD Mimika dan RS Waa Banti.
Selain krisis spesialis, Kristianus menyoroti ketimpangan distribusi horizontal di Papua Tengah.
Di satu sisi, beberapa kabupaten mengalami surplus perawat dan bidan, namun di sisi lain terjadi defisit dokter.
Kondisi ini kian diperparah oleh kerawanan stabilitas dan faktor keamanan di wilayah konflik.
“With data yang akurat, perencanaan melalui portal Perencanaan Kebutuhan Daerah (PKD) dapat dilakukan lebih tepat sasaran sehingga distribusi tenaga kesehatan, termasuk di daerah terpencil, bisa lebih merata,” ujar Kristianus.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Heri Onawame, yang membuka acara mewakili Bupati Mimika, menegaskan bahwa validasi data sangat krusial untuk memangkas kesenjangan pelayanan di wilayah yang terisolasi akibat tantangan geografis.
Menurut Heri, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan harus disusun secara tepat dan berbasis data agar pelayanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil.
"Karena itu, validasi data menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan distribusi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan di lapangan,” kata Heri.
Di sisi lain, Plt Kepala Seksi Sumber Daya Tenaga Kesehatan Dinkes Mimika, Septina Felle, menjelaskan bahwa perencanaan yang terukur dan berkelanjutan merupakan fondasi mutlak karena sumber daya manusia adalah motor utama pelayanan kesehatan.
Untuk menekan margin eror data, Kementerian Kesehatan kini mewajibkan penggunaan Aplikasi Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan (Renput).
Sistem digital ini berfungsi mengukur kebutuhan riil tenaga kesehatan melalui metode Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK-Kes).
“Hasil perhitungan Renput menjadi dasar resmi dalam penyusunan rencana pemenuhan tenaga kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah,” ungkap Septina.
Melalui digitalisasi data ini, Septina menargetkan pemetaan jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga kesehatan dapat disesuaikan dengan beban kerja nyata di lapangan, bukan sekadar perkiraan di atas kertas.
