Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perusahaan Kayu Wajib Bangun Somel di Pantai Barat

R
Penulis: Roberth Mboik❯

 

Ketua DPRK Sarmi, Mohanmad Asari Tiris. MBOIK/CEPOS
Ketua DPRK Sarmi, Mohanmad Asari Tiris. MBOIK/CEPOS

CEPOSONLINE.COM, SARMI-Ketua DPRK Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.AP menegaskan pentingnya kehadiran rumah somel atau industri pengolahan kayu setengah jadi di wilayah Pantai Barat Kabupaten Sarmi. Hal ini dinilai krusial dalam mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.


Advertisement

Menurutnya, efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat bukanlah bentuk pembatasan pembangunan, melainkan dorongan agar daerah lebih kreatif dan strategis dalam menunjukkan potensi ekonomi.

“Sudah 23 tahun sejak Sarmi mekar, jalan di Pantai Barat masih tetap seperti itu, padahal itu jalur nasional yang menjadi kewenangan balai jalan. Kita perlu tunjukkan alasan kuat agar pembangunan itu diprioritaskan,” ujar Asari, Senin (5/5).

Sebagai xontoh, Ia menyoroti aktivitas perusahaan Bina Balantak Utama yang setiap bulan mengeluarkan ribuan kubik kayu dari wilayah Pantai Barat. Namun, hingga kini belum ada rumah industri atau somel yang berdiri di lokasi itu.

Advertisement

“Kalau ada somel, ada aktivitas produksi. Maka akan ada komoditi yang dimuat dari Pantai Barat ke Pelabuhan Sarmi. Ini akan jadi sinyal penting ke pemerintah pusat bahwa infrastruktur jalan harus diprioritaskan,” tegasnya.

Asari menyarankan agar perusahaan tidak hanya mengambil hasil alam, tetapi juga membangun fasilitas pengolahan di lokasi. Dengan begitu, keberadaan perusahaan benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi daerah dan memperkuat daya tawar terhadap pemerintah pusat dalam hal pembangunan.(*)

Advertisement
Editor : Lucky Ireeuw

Artikel Terkait

Diduga Ubah Nilai Anggaran Yang Ditetapkan, DPRK Jayawijaya Minta TAPD Pemkab Di Evaluasi

Diduga Ubah Nilai Anggaran Yang Ditetapkan, DPRK Jayawijaya Minta TAPD Pemkab Di Evaluasi

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya meminta agar Pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daera

Delapan Wakil Adat dari 40 Distrik Kini Duduk di DPRK Jayawijaya

Delapan Wakil Adat dari 40 Distrik Kini Duduk di DPRK Jayawijaya

Delapan anggota DPRK Jayawijaya mekanisme Otsus dan satu anggota DPRK Jayawijaya  dari pergantian antar waktu (PAW) dilantik Ketua Pengadila

DPRK Tolikara Gelar Sidang Paripurna Pembahasan dan Penetapan APBD Perubahan 2026

DPRK Tolikara Gelar Sidang Paripurna Pembahasan dan Penetapan APBD Perubahan 2026

DPRK Tolikara menggelar Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Tolikara

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer