Di Rakor BPP/BP3OKP, Pemda Biak Minta Hub Logistik dan Kemudahan Izin Investasi
CEPOSONLINE.COM, BIAK-Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Badan Pengarah Papua/BP3OKP) menggelar rapat koordinasi di Swissbell Hotel, Kamis (05/03).
Rapat koordinasi ini dihadiri langsung olehPerwakilan Sekretariat Wakil Presiden RI, Bappenas, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Sekretariat/Anggota Badan Pengarah Papua (BPP) dan Pokja BPP.
Rapat koordinasi ini diisi dengan berbagai materi, diantaranya pemaparan alokasi anggaran BPP tahun 2026, pemaparan program kerja BPP tahun 2026, pemaparan singkronisasi RAPPP dengan RPJMD Pemda dalam rangka percepatan pembangunan Papua, pemaparan interoperabilitas SIPPP, SIPD dan SIKD dalam rangka penyaluran dana Otsus Papua, serta penandatanganan kontrak kinerja tahun 2026.
Bupati Biak Numfor Markus O. Mansnembra, SH.,MM dalam sambutan tertulisnya mengatakan, kehadiran perwakilan dari Setwapres, Bappenas, dan DJPK sebagai narasumber dalam rapat koordinasi BPP akan memberikan semangat baru dan keyakinan bahwa sinergi pusat dan daerah akan semakin kuat.
Dikatakan, tahun 2026 merupakan tahun krusial dalam akselerasi pembangunan di Papua. Sebagaimana arah kebijakan Pemerintah Pusat, lanjutnya, di Kabupaten Biak Numfor fokus peningkatan kualitas SDM, ekonomi berbasis kearifan lokal, sektor kelautan/perikanan, pariwisata, dan potensi sebagai hub logistic.
“Kabupaten Biak Numfor memiliki potensi maritim dan pariwisata yang sangat besar. Kami bermimpi menjadikan Biak sebagai pintu gerbang Pasifik Indonesia. Namun, mimpi besar ini hanya bisa terwujud jika terdapat sinergi yang kuat antara Sekretariat BPP, Pokja, dan pemerintah pusat melalui Kementerian ataupun lembaga terkait,’ kata Bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Plt. Sekda Kabupaten Biak Numfor, Zacharias L. Mailoa saat membuka Rapat Koordinasi BPP.
Badan Pengarah Papua (BPP) memiliki peran krusial sebagai jembatan sinkronisasi antara aspirasi daerah dengan kebijakan nasional. Melalui forum ini, Bupati Markus O. Mansnembra, juga menekankan beberapa poin strategis:
Pertama, pentingnya mensinergikan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di daerah, sehingga program-program tepat sasaran, terutama di sektor kesehatan, pendidikan dan optimalisasi pengelolaan potensi sektor perikanan/kelautan/pariwisata.
Kedua, melalui kehadiran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diharapkan ada penguatan mekanisme dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus agar lebih akuntabel dan memberikan dampak langsung orang asli Papua di kampung-kampung.
Ketiga, Kabupaten Biak Numfor memiliki potensi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan terus berupaya membuka akses pasar, baik melalui dukungan transportasi maupun pariwisata, yang diharapkan selaras dengan dukungan Bappenas dan Setwapres.
Keempat, melalui Pokja BPP, pemerintah Biak Numfor berharap adanya pendampingan teknis yang berkelanjutan agar setiap regulasi dan kebijakan pusat dapat diimplementasikan dengan tepat sesuai karakteristik wilayah Biak, salah satunya izin pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang saat ini kewenangannya masih di pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian terkait.
“Kami ingin sampaikan bahwa Kabupaten Biak Numfor memiliki mimpi-mimpi besar untuk mengoptimalkan setiap potensi yang ada. Namun, mimpi besar ini tentunya bisa terwujud jika terdapat sinergi yang kuat antara Sekretariat BPP, Pokja, dan Kementerian terkait,” ujar Plt. Sekda.
“Kami berharap forum ini nantinya menghasilkan rumusan kebijakan dan langkah-langkah konkret yang dapat segera dieksekusi. Untuk itu, mari kita jadikan momen ini untuk memperkuat kolaborasi dan sinergitas dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di Tanah Papua,” pungkasnya.(*)
