Buka Musrenbang Distrik, Bupati Minta Prioritaskan Kebutuhan Mendasar
CEPOSONLINE.COM, BIAK-Bupati Markus Octovianus Manembra meminta agar kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat menjadi prioritas dalam usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, di Distrik Biak Barat.
“Selain program yang memang dinilai mendesak, agar usulan-usulan kegiatan di Musrenbang kali ini memperhatikan dan memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti bidang kesehatan dan pendidikan, serta kebutuhan air bersih,” ujarnya saat membuka Musrenbang RKPD Tahun 2027, tingkat di Distrik Biak Barat, Rabu (25/02).
Selain kebutuhan mendasar dimaksud diatas, Bupati juga meminta akan ikut memberikan perhatian serius terhadap sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan bidang ketahanan pangan lokal melalui aksi-aksi nyata di lapangan.
“Dibidang ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor saat ini berupaya mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani dengan memberikan Kartu Tani, kartu ini akan memberikan subsidi pupuk, angkutan dan lainnya,” ucapnya.
Dikatakan, usulan program pembangunan di Kabupaten Biak Numfor tahun 2027 wajib melalui sistem SIPD-RI, dimulai dari tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten. Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan keselarasan dengan prioritas pembangunan, di mana usulan harus berbasis kebutuhan riil.
Seluruh proses perencanaan dan penganggaran diwajibkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Implementasi SIPD RI ini terintegrasi dengan kementerian pusat, Kemenkeu, dan KPK, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Ia minta seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Aparat Kampung memastikan semua usulan benar-benar masuk dan diverifikasi melalui SIPD RI. Jangan ada usulan yang "tercecer" atau tidak terdokumentasi. Demikian halnya, sinkronisasi usulan dari bawah (musrenbang kampung/distrik) harus sinkron dengan prioritas daerah dan tersedia pagu indikatifnya di SIPD RI.
“Saya meminta agar seluruh usulan yang berasal dari tingkat kampung dan distrik benar-benar dikawal dan diinput melalui sistem SIPD-RI secara tepat waktu. Pastikan aspirasi masyarakat yang mendesak tidak terlewatkan,” imbuh Bupati Mansnembra.
Ia juga meminta agar ditengah keterbatasan fiskal, semua OPD menyusun program sesuai dengan kondisi reel keuangan saat ini. “Saya instruksikan kepada seluruh kepala OPD agar menyusun program yang bersifat money follows program, ini penting terkait dengan keterbatasan anggaran,” pungkasnya.(*)
