Dampak Konflik Warga, Banyak Anak Sekolah Terancam Tak Ujian

Melihat itu, Komunitas Saya Lahir Besar Puncak dan Puncak Jaya (An Labeppuja) bertemu pemerintah Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh Penjabat (Pj.) Sekda Papua Tengah, dr. Silwanus Soemoele untuk menyampaikan beberapa aspirasi.

Ketua An Labeppuja, Elimelekh Degei kepada media ini menjelaskan, apabila merujuk pada kalender pendidikan Nasional Tahun Ajaran 2024/2025 awal bulan April tanggal 14 - 24 akan diadakan tahapan-tahapan ujian berjenjang mulai dari SMA/SMK sampai pada tinggat Sekolah Dasar pada bulan Mei.

“ Disamping itu masing-masing sekolah di Puncak Jaya sendiri belum sama sekali melakukan pentahapan mulai dari penginputan data siswa siswi oleh operator masing-masing sekolah per jenjang pendidikan yang akan mengikuti ujian serta persiapan lainnya guna mengikuti ujian akibat dari keadaan perang sehingga guru dan murib terisolir satu sama lainnya,” tutur Ketua An Labeppuja usai audiensi dengan Pj. Sekda Papua Tengah, dr. Silwanus Soemoele pada Jumat, (20/3/2025) di halaman kantor Gubernur Papua Tengah.

Melihat kondisi yang demikian kata Degei, secara otomatis siswa-siswi tersebut tidak terdaftar sebagai peserta ujian maka pihaknya bertemu Pemprov Papua Tengah untuk menawarkan solusi dan jalan keluar bagi pendidikan di Kabupaten Puncak Jaya.

“ Dengan melihat rentetan kondisi perang seperti yang sudah dijabarkan diatas maka kami menawarkan solusi kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah, Kapolda Papua Tengah, DPRP Komisi terkait yang menangani bidang pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah agar dapat segera melakukan audensi dengan Mentri Pendidikan guna dapat mengeluarkan satu kebijakan yakni menerbitkan Ijasah bagi siswa-siswi (Kelas VI SD, Kelas IX SMP, dan Kelas XII SMA/SMK) di Kabupaten Puncak Jaya,” pintanya.

“ Kami harap, Setelah perdamaian aktifitas sekolah di Kabupten Puncak Jaya kembali berjalan sehingga anak-anak Puncak Jaya kembali belajar meramu ilmu demi membangun Kabupaten Puncak Jaya,” pungkasnya. (*)