Antisipasi Dugaan Kecurangan, BTM: Saya Minta TNI Kawal Suara Rakyat Papua

Permintaan ini disampaikan menyusul adanya dugaan kuat terjadinya penggelembungan suara di sejumlah distrik yang diduga dilakukan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 02, Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (MARI-Yo).

BTM menyoroti keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam dugaan kecurangan ini, termasuk tindakan intimidasi terhadap penyelenggara pemilu dan saksi-saksi dari pihak pasangan BTM-CK yang tersebar di berbagai wilayah Papua.

"Saya minta TNI turun tangan kawal suara rakyat Papua, karena masyarakat sudah tidak lagi percaya kepada kepolisian. Satu-satunya harapan mereka kini hanya TNI," ujar BTM, Kamis (7/8/2025).

BTM menegaskan bahwa PSU telah berlangsung secara terbuka, dan rakyat Papua telah menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, hasil suara yang diperoleh oleh pasangan BTM-CK merupakan bentuk aspirasi murni rakyat tanpa ada pengaruh politik uang atau janji-janji politik.

Ia khawatir, jika kecurangan terus dibiarkan terjadi, maka suara rakyat yang telah diberikan kepada BTM-CK akan sia-sia. Lebih dari itu, hal tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Papua.

"Kalau tindakan kejahatan ini terus dibiarkan, bisa berdampak pada stabilitas dan keamanan masyarakat. Jangan sampai karena ego politik, terjadi berkonflik ditengah masyarakat. Saya minta penyelenggara tetap konsisten dan tidak tunduk pada tekanan pihak luar," tegasnya.

BTM juga mempertanyakan klaim kemenangan yang telah disampaikan pihak MARI-Yo. Menurutnya, jika memang mereka sudah merasa menang, maka tidak seharusnya menggunakan cara-cara kotor seperti mengintervensi proses rekapitulasi C1 di tingkat distrik.

"Kenapa masih main curang kalau sudah merasa menang. Ini suara rakyat, jangan dikorbankan demi keserakahan. Biarkan proses berjalan jujur dan terbuka," ujarnya.

Ia juga mengingatkan penyelenggara pemilu untuk tidak mengulangi kesalahan seperti pada Pilkada sebelumnya, di mana terjadi penggelembungan suara di Kota Jayapura untuk paslon 02. BTM menyebut hal itu sebagai tindakan licik yang merusak demokrasi.

"Saya tidak akan tinggal diam jika kecurangan ini kembali terjadi, baik di Kota Jayapura maupun di delapan kabupaten lainnya. Ini soal suara rakyat, dan harus kita jaga bersama," katanya.

BTM turut menyinggung isu intervensi pemerintah pusat dalam PSU Papua. Ia menilai, jika benar terjadi, maka hal tersebut sangat tidak bijak dan mencederai nilai-nilai demokrasi.

"Kalau memang pusat yang mau tentukan, kenapa harus ada pemilu. Langsung tunjuk saja orang untuk pimpin Papua. Jangan permainkan demokrasi. Ini bukan soal BTM-CK, ini soal perjuangan dan pengorbanan rakyat yang sudah rela datang ke TPS demi perubahan," tegasnya.

Selain itu, BTM juga memperingatkan kepala-kepala daerah agar tidak menggunakan kewenangannya untuk mengintervensi penyelenggara pemilu. Menurutnya, tindakan seperti itu justru akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan Papua ke depan.

"APBD sudah dikorbankan untuk PSU, jangan tambah rusak proses ini dengan intervensi. Biarkan penyelenggara bekerja profesional. Masyarakat Papua hari ini sangat merindukan pemimpin perubahan, dan mereka sudah menunjukkan pilihannya ke BTM-CK," ujarnya.

Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Mamberamo Raya, di mana masyarakat adat kini terpaksa mengamankan wilayahnya sendiri karena adanya informasi bahwa tim dari paslon 02 akan mengacaukan proses rekapitulasi.

"Jangan main-main dengan suara rakyat Papua. Kalau masyarakat marah, yang rugi kita semua. Mereka sangat antusias mendukung BTM-CK, jadi mari kita jaga amanah itu," tegasnya.

BTM mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mengawal jalannya proses demokrasi hingga selesai. Ia juga meminta Bawaslu untuk bersikap proaktif dan tidak tunduk pada tekanan pihak manapun.

"Bawaslu harus bekerja maksimal. Jangan jadi alat pihak tertentu. Harapan rakyat Papua besar di PSU ini. Jangan kecewakan mereka. Saya harap ini PSU terakhir," pungkasnya (*)