BTM-CK Tuding Ada Unsur Politis dalam Acara FKPPI di Stadion Lukas Enembe, Minta Pj. Gubernur Netral
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano (BTM) dan Constan Karma (CK), menyampaikan pernyataan tegas terkait rencana kegiatan Forum Komunikasi Putra/Putri Purnawirawan TNI/POLRI (FKPPI) yang akan digelar di Stadion Lukas Enembe, Kampung Harapan, pada 26 Juli 2025.
Melalui Juru Bicaranya, Marshel Morin, BTM-CK menegaskan bahwa meskipun acara tersebut tampak positif secara substansi, pihaknya mengingatkan agar tidak ada kepentingan politik yang dibonceng dalam pelaksanaannya, apalagi jika menggunakan dana pemerintah.
"Kami menyimak undangan acara tersebut, yang juga ditandatangani oleh beberapa organisasi dan akan dihadiri oleh Pj. Gubernur Papua. Secara substansi, kami melihat acara itu baik. Namun, kami memberikan peringatan keras agar jangan sampai ada muatan politis yang menguntungkan pihak tertentu menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada pada 6 Agustus mendatang," ujar Morin dalam pernyataan tertulis, Kamis (24/7/2025).
Morin menambahkan, kegiatan berskala besar seperti ini idealnya melibatkan unsur lintas agama dan tokoh masyarakat agar benar-benar merepresentasikan semua elemen Papua.
"Acara ini terkesan disusun sepihak, lalu mengundang banyak orang. Kami mencurigai ada unsur politis tersembunyi di balik kegiatan ini," tegas Morin.
BTM-CK secara khusus meminta panitia dan Penjabat (Pj.) Gubernur Papua untuk bersikap terbuka kepada publik, terutama terkait dengan sumber pendanaan dan tujuan utama kegiatan tersebut. Mereka menekankan pentingnya transparansi guna menghindari kecurigaan publik akan adanya penyalahgunaan wewenang atau fasilitas negara demi kepentingan politik.
"Kami menolak tegas apabila acara itu dibiayai dengan anggaran pemerintah dan digunakan sebagai sarana kampanye terselubung untuk mendukung pihak tertentu dalam Pilkada PSU. Ini harus menjadi perhatian serius," ujar Morin.
Tak hanya itu, BTM-CK juga mendesak agar Pj. Gubernur Papua tetap menjaga netralitas dalam seluruh proses Pilkada PSU demi menjamin iklim demokrasi yang sehat dan adil di Bumi Cenderawasih.
"Pj. Gubernur harus netral. Jangan sampai ada tendensi atau intervensi. Demokrasi di Papua harus berjalan baik, damai, dan penuh suka cita, tanpa konflik sosial," tutup Morin.
Pilkada PSU Papua dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025, dan sejumlah pihak menaruh harapan besar bahwa pesta demokrasi tersebut dapat berlangsung jujur, adil, serta tanpa intimidasi ataupun penyalahgunaan kekuasaan (*)
