Di Jayawijaya, KPU Papeg Sebut Ada PPD Tahan Logistik Hasil Suara, TNI/Polri Tolong Jemput Paksa!

Faktanya, diketahui bahwa baru 15 distrik yang telah menyerahkan hasil pleno Panitia Pemilihan Distrik (PPD) kepada KPU.

Sementara sebagian besar PPD belum memasukan hasil rekapitulasi kepada KPU.

“Dari 15 distrik, ada 3 distrik yang masih kurang C-Hasil. Kemudian 2 distrik masih kurang D-Hasil. Jadi, yang lengkap baru 10 distrik. Makanya, sampai saat ini belum pleno rekapitulasi penghitungan suara,” ujar Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jingga.

Daniel menyayangkan PPD yang masih menahan logistik surat suara hasil pencoblosan hingga saat ini.

Padahal, Pilkada harus dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

KPU tingkat kabupaten juga, sambung Daniel, telah memberikan sosialisasi terkait aturan-aturan yang berkaitan dengan tahapan dan batas waktu pleno di tingkat distrik.

"Kita sudah buka rapat plenonya, namun kami skorsing dua kali karena tidak ada PPD.”

“Sebenarnya kita sudah sampaikan batas pleno rekapitulasi di tingkat TPS maupun di distrik, kabupaten dan provinsi. Namun kenyataannya tarik-menarik ini terus terjadi," tegasnya di Wamena.

Tak ayal, Daniel berharap TNI/Polri membantu KPU, agar PPD dapat segera selesaikan pleno.

“PPD yang keras kepala harus dilakukan jemput paksa (logistik surat suara) dari distrik ke kabupaten, sehingga agenda nasional ini bisa berjalan sesuai jadwal.”

“TNI/Polri diharapkan jemput paksa PPD yang sengaja menahan logistik hasil Pilkada di tingkat distrik,” tegasnya lagi.

Daniel menegaskan adanya sanksi bagi PPD yang bermain, menghambat tahapan Pilkada dengan menahan hasil Pilkada.

“Itu ranahnya pidana,” terangnya.

"Ini yang banyak PPD belum sadar dan menganggap ini masalah biasa,” ujarnya.

“Padahal ini risikonya besar, sudah diatur dalam PKPU, sehingga kalau diproses hukum masuk ke Bawaslu dan kemudian Gakkumdu, maka ini diarahkan ke pidana umum dan pelakunya bisa kena sanksi itu," pungkasnya. (*)