Pemprov Papua Buka Beasiswa PACE dan MACE 1000 Orang OAP, Seleksi Online Transparan
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua siap meluncurkan dua program strategis beasiswa Otonomi Khusus (Otsus), yakni PACE untuk jenjang sekolah menengah dan MACE untuk perguruan tinggi.
Program ini menargetkan 1.000 putra-putri Orang Asli Papua (OAP) dan 12 sekolah sasaran guna menjamin pemerataan akses pendidikan bermutu di seluruh wilayah Papua.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan kini bergerak cepat mematangkan skema dan teknis penyaluran dua program beasiswa unggulan, yakni Papua Cerdas (PACE) dan Mahasiswa Cerdas (MACE).
Program strategis yang didanai melalui skema Otonomi Khusus (Otsus) ini dihadirkan untuk menjamin pemerataan akses pendidikan bermutu bagi anak-anak Papua, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Kepada Cenderawasih Pos, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama, S.Pd., M.Si., MTESOL., mengungkapkan bahwa beasiswa PACE difokuskan untuk intervensi pendidikan di tingkat sekolah menengah yang berada langsung di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Total setidaknya terdapat 12 sekolah sasaran, yang terdiri dari 7 Sekolah Luar Biasa (SLB) serta 5 Sekolah Negeri Khusus yang tersebar di wilayah Papua.
Sementara itu, untuk jenjang pendidikan tinggi, Pemprov Papua meluncurkan program beasiswa MACE yang ditujukan bagi putra-putri Orang Asli Papua (OAP) yang ingin melanjutkan studi.
Marthen menegaskan, proses seleksi beasiswa MACE akan digelar secara digital untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas publik.
"Tes pendaftaran nanti tidak melibatkan aparatur dinas secara langsung, melainkan dilaksanakan secara online. Langkah ini kami ambil agar proses seleksi benar-benar terbuka dan transparan, sekaligus menghindari prasangka atau tuduhan adanya penitipan peserta," ujar Marthen saat ditemui, pada Sabtu (12/9).
Ia menambahkan, kesiapan regulasi pendukung program ini sudah tuntas disiapkan. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan tim program Skala kemitraan antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Australia dalam merumuskan draf Peraturan Gubernur (Pergub) hingga Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan.
