Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengamat: Keresahan Kampus Bisa Kikis Kepercayaan Publik ke Jokowi

G
Penulis: Gratianus Silas❯
Jokowi (Dok. Sekretariat Kabinet)
Jokowi (Dok. Sekretariat Kabinet)

CEPOSONLINE.COM -  Direktur Eksekutif Indonesian Political Oponion (IPO), Dedi Kurnia, meyakini kritik dan keresahan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta bisa mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Advertisement

Pernyataan Dedi merujuk dari munculnya pernyataan sikap beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Protes tersebut dimulai oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari lalu.

Pada saat itu, UGM melalui sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan petisi Bulaksumur yaitu menyayangkan penyimpangan demokrasi yang dilakukan presiden.

Sedangkan yang terbaru, protes datang dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) yang berisi para rektor dari beberapa kampus.

Advertisement

Mereka membuat pernyatan sikap yakni turut prihatin karena munculnya sikap tidak demokratis dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan saat ini.

 “Suara akademisi, utamanya dari perguruan tinggi negeri, jelas punya imbas kepercayaan publik. Jokowi bisa saja akan kehilangan kepercayaan publik itu jika gerakan deklarasi perguruan tinggi ini terus bergulir, bukan tidak mungkin akan lahirkan gerakan mahasiswa,” kata Dedi kepada wartawan, Senin (5/2).

Gelombang protes diyakini Dedi muncul karena pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu bahwa kepala negara atau penjabat negara boleh memihak di Pemilu 2024 asal mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Advertisement

Namun kenyataannya terdapat pembantu presiden tanpa cuti secara terang-terangan memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye ini.

“Jokowi seharusnya mengevaluasi dengan melarang secara tegas anggota kabinet untuk turun berkampanye, termasuk dirinya,” kata Dedi.

“Jokowi tidak bisa berdalih bahwa hak politiknya sama dengan publik, Presiden adalah pengecualian, karena memiliki pengaruh pada penyelenggara, ia seharusnya mundur dari jabatan Presiden jika ingin Kampanyekan Gibran,” sambung Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menyebut gelombang kritik berbagai perguruan tinggi ini juga bisa mempengaruhi elektabilitas pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Pasalnya pasangan ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi.

"Dari sisi politis, secara tidak langsung ini bisa pengaruhi kekuatan Prabowo," katanya.

Advertisement

Artikel Terkait

Survei LRP: Andi Amran Sulaiman Paling Layak Wapres

Survei LRP: Andi Amran Sulaiman Paling Layak Wapres

Survei LRP menempatkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebagai

Ini Penjelasan Kadinsos Papua Pegunungan Soal Penyaluran Beras Bantuan 141.945 Ton Untuk 3 Kabupaten

Ini Penjelasan Kadinsos Papua Pegunungan Soal Penyaluran Beras Bantuan 141.945 Ton Untuk 3 Kabupaten

Pemerintah Provinsi Papua Pegunugan melalui Dinas Sosial memastikan jika beras bantuan sebanyak 141.945 Ton dari pemerintah pusat telah disa

Peringatan HKN 2026, Abisai Tegaskan Pelayanan Pasien Diutamakan, Jangan Terlantarkan Warga!

Peringatan HKN 2026, Abisai Tegaskan Pelayanan Pasien Diutamakan, Jangan Terlantarkan Warga!

Penegasan tersebut disampaikan Abisai dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer