Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BBM Disebut Tak Langka, Lalu Mengapa Antrean Panjang Masih Terjadi di Papua?

K
Penulis: Karolus Daot❯
Kombes Pol Rama Samtama Putra, Ditreskrimsus Polda Papua(CEPOSONLINE.COM/KAREL)
Kombes Pol Rama Samtama Putra, Ditreskrimsus Polda Papua(CEPOSONLINE.COM/KAREL)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua memastikan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Papua terus diperketat.

Langkah tersebut dilakukan menyikapi berbagai temuan pemerintah daerah bersama DPR Papua terkait penyaluran BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Ditreskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan, berdasarkan laporan hasil pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama instansi terkait yang turun langsung melakukan pengecekan ke sejumlah SPBU di Kota Jayapura, belum ditemukan adanya indikasi penimbunan maupun penyalahgunaan BBM.

Advertisement

"Dari hasil pengawasan yang dilakukan Dinas ESDM bersama stakeholder terkait di sejumlah SPBU, memang belum ditemukan indikasi penimbunan BBM”

“Namun, masih ditemukan beberapa persoalan lain, seperti kendaraan dengan pelat nomor yang sudah mati dan persoalan pajak yang belum dibayarkan. Itu sudah ditindaklanjuti oleh instansi terkait," kata Rama di Jayapura, Rabu (30/9/2026)

Ia menegaskan, khusus berkaitan dengan pengawasan distribusi BBM, pihaknya hingga kini belum menemukan adanya indikasi pelanggaran.

Advertisement

Meski demikian, pengawasan akan tetap dilakukan secara berkelanjutan. Satgas yang dibentuk pemerintah daerah bersama aparat kepolisian akan terus turun ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengecekan terhadap SPBU. "Satgas ini akan terus melakukan upaya-upaya pengawasan. Kami akan terus turun melakukan sidak dan mengecek SPBU-SPBU untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan," tegasnya.

Terkait masih ditemukannya antrean kendaraan di sejumlah SPBU, Rama mengatakan pemerintah bersama aparat kepolisian yang tergabung dalam Satgas Anti Penyalahgunaan atau Mafia BBM tengah menyiapkan kebijakan khusus untuk mengurai antrean tersebut. 

Salah satu opsi yang akan diterapkan yakni sistem pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor, seperti aturan ganjil-genap.

"Untuk antrean, pemerintah bersama aparat kepolisian akan membuat kebijakan khusus. Salah satunya kemungkinan diterapkan aturan ganjil-genap untuk mengantisipasi antrean," jelasnya.

Advertisement
Editor : Elfira Halifa

Artikel Terkait

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengusulkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi D

Serukan Refleksi Perjuangan di HUT ke-18, KNPB: Tidak Ada Hak Pihak Manapun Intervensi

Serukan Refleksi Perjuangan di HUT ke-18, KNPB: Tidak Ada Hak Pihak Manapun Intervensi

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) secara resmi mengeluarkan seruan terbuka kepada seluruh rakyat Papua di berbagai wilayah.

Tingkatkan Jurnalisme di Era Algoritma,  BI Papua Bekali Wartawan Kuasai AI Tanpa Tanggalkan Etika

Tingkatkan Jurnalisme di Era Algoritma,  BI Papua Bekali Wartawan Kuasai AI Tanpa Tanggalkan Etika

Kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kian tak terhindarkan dalam kerja-kerja  jurnalistik modern ini, membawa efisiensi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer