Pemkab dan Panitia FDS Diingatkan Tak Legalkan Penggunaan Satwa Dilindungi

CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA - Pelaksanaan Pra Festival Danau Sentani baru saja berakhir. Kini Pemerintah Kabupaten Jayapura tengah menyiapkan agenda berikutnya yakni event utama. 

Belum diketahui apa saja evaluasi yang dilakukan mengingat panitia maupun pemerintah belum menjelaskan ke publik perbaikan yang akan dilakukan termasuk soal pendapatan atau perputaran uang selama pra event digelar.

Padahal evaluasi yang melibatkan masukan publik tentu sangat berguna agar event utama bisa lebih baik. Ini termasuk koreksi kepada panitia lebih memperhatikan isu lingkungan terutama satwa dilindungi dengan tidak lagi menggunakan bagian dari satwa dilindungi karena sudah ada regulasi yang melarang.

"Kami melihat dari pra event kemarin secara umum cukup baik, cuma kami berharap pemerintah atau panitia tidak memanfaatkan bagian tubuh dari satwa dilindungi sebagai asesoris," kata Julian Howay, satu pegiat lingkungan di Kota Jayapura, Rabu (2/9/2026)

Julian mengutarakan bahwa asesoris yang dikenakan dikhawatirkan bisa diartikan sebagai bentuk melegalkan dan akhirnya  dari aspek ekonomi akan memunculkan pesanan maupun perburuan satwa tersebut. 

"Apalagi jika pejabat atau bupati yang pakai sendiri, publik bisa meniru karena menganggap itu boleh. Pemerintah atau negara bisa pakai maka masyarakat juga boleh padahal yang digunakan adalah bagian dari satwa dilindungi," cecarnya.

"Saya sendiri bingung, dulu Mahkota Cenderawasih tapi sekarang  beralih ke Mabruk, ini ide siapa," sindirnya.

Sementara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) yang dikonfirmasi terkait bagian dari satwa dilindungi hingga kini belum merespon. (*)