Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dicabut Perdasi No 10/2010 sah saja, Tapi Dana Cadangan ?

L
Penulis: Lucky Ireeuw❯
Pengamat Sosial Politik Frans Maniagasi (dok/ceposonline.com) 
Pengamat Sosial Politik Frans Maniagasi (dok/ceposonline.com) 


Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA -( 27/8/2026 ) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) telah mencabut Peraturan Daerah Provinsi Papua No 10/2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua, pada tanggal 2 Agustus 2026 yang lalu. Menurut Pengamat Sosial Politik Frans Maniagasi, meskipun Pencabutan itu sah saja sesuai UU No 13/2022 perubahan dari UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan. 

Namun Pencabutan itu pun mesti digantikan dengan pembuatan peraturan setingkat yang khusus mengatur pencabutan tersebut. 

  Sehingga peraturan provinsi yang baru tersebut, cukup memuat 2 (dua ) hal yaitu, pertama berisi pernyataan pencabutan peraturan lama, dan kedua, tentang ketentuan mengenai kapan peraturan itu dicabut dan mulai berlaku.   

Advertisement

 ' Namun permasalahannya, adalah bagaimana nasib dan dimanakah Dana Cadangan itu berada dan apakah digunakan sesuai peruntukkannya," Ujar Frans Maniagasi, Koordinator Pers dan Media Massa Tim Asistensi RUU Otsus Papua tahun 2001.  

  Di-ingatkannya, tujuan dari Dana Cadangan adalah dana yang didepositokan atau disaving oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk mengantisipasi kondisi emergency atau darurat yang membutuhkan pembiayaan khusus untuk membiayai tiga sektor prioritas Otsus yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat.  

  Frans mencontohkan, beberapa tahun lalu mencuat kasus keterlambatan pembayaran biaya studi dari mahasiswa/i Papua yang studi diluar negeri dan dalam negeri yang didanai oleh Pemerintah Papua melalui Dana Otsus.  

Advertisement

   Masalah keterlambatan transaksi pembayaran biaya studi para mahasiswa/i Papua tersebut menghebohkan seluruh jagat lokal, nasional dan bahkan dunia, “sampai – sampai Pemerintah Pusat dijewer kupingnya” atau ditegur oleh negara – negara dimana mahasiswa Papua itu studi. Kasus yang sangat memalukan, bahkan kedutaan besar Indonesia dinegara yang bersangkutan ikut repot. 

Kasus ini menjadi mestinya menjadi pengalaman berharga, sehingga jangan lagi terulang. 

  " Saya sendiri yang pada waktu itu Staf di Deputi II Wakil Presiden ikut terlibat beberapa kali membahas solusi dari kekisruhan ini. Kantor Sekretaris Wapres mengundang Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait seperti Polhukam, Kemendagri, Kementerian Keuangan bahkan Sekretaris Negara mengupayakan jalan keluar., " Ujar Frans.

   Dikatakan, pengalaman kekacauan seperti itu menandaskan bahwa betapa urgen dan bermanfaatnya Dana Cadangan. Para perancang RUU Otsus Papua tahun 2000/ 2001 telah mengantisipasi tentang pentingnya dana Cadangan atau dana abadi dicantum dalam batang tubuh UU No 21/2001. Bukan saja pada level mencantumkan dalam pasal di UU Otsus tapi juga oleh para Gubernur terdahulu mengeksekusinya dalam bentuk kebijakan berupa pembentukan dana Cadangan.   

Advertisement
Editor : Lucky Ireeuw

Artikel Terkait

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengusulkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi D

Serukan Refleksi Perjuangan di HUT ke-18, KNPB: Tidak Ada Hak Pihak Manapun Intervensi

Serukan Refleksi Perjuangan di HUT ke-18, KNPB: Tidak Ada Hak Pihak Manapun Intervensi

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) secara resmi mengeluarkan seruan terbuka kepada seluruh rakyat Papua di berbagai wilayah.

Tingkatkan Jurnalisme di Era Algoritma,  BI Papua Bekali Wartawan Kuasai AI Tanpa Tanggalkan Etika

Tingkatkan Jurnalisme di Era Algoritma,  BI Papua Bekali Wartawan Kuasai AI Tanpa Tanggalkan Etika

Kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kian tak terhindarkan dalam kerja-kerja  jurnalistik modern ini, membawa efisiensi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer