
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA -( 27/8/2026 ) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) telah mencabut Peraturan Daerah Provinsi Papua No 10/2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua, pada tanggal 2 Agustus 2026 yang lalu. Menurut Pengamat Sosial Politik Frans Maniagasi, meskipun Pencabutan itu sah saja sesuai UU No 13/2022 perubahan dari UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.
Namun Pencabutan itu pun mesti digantikan dengan pembuatan peraturan setingkat yang khusus mengatur pencabutan tersebut.
Sehingga peraturan provinsi yang baru tersebut, cukup memuat 2 (dua ) hal yaitu, pertama berisi pernyataan pencabutan peraturan lama, dan kedua, tentang ketentuan mengenai kapan peraturan itu dicabut dan mulai berlaku.
' Namun permasalahannya, adalah bagaimana nasib dan dimanakah Dana Cadangan itu berada dan apakah digunakan sesuai peruntukkannya," Ujar Frans Maniagasi, Koordinator Pers dan Media Massa Tim Asistensi RUU Otsus Papua tahun 2001.
Di-ingatkannya, tujuan dari Dana Cadangan adalah dana yang didepositokan atau disaving oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk mengantisipasi kondisi emergency atau darurat yang membutuhkan pembiayaan khusus untuk membiayai tiga sektor prioritas Otsus yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat.
Frans mencontohkan, beberapa tahun lalu mencuat kasus keterlambatan pembayaran biaya studi dari mahasiswa/i Papua yang studi diluar negeri dan dalam negeri yang didanai oleh Pemerintah Papua melalui Dana Otsus.
Masalah keterlambatan transaksi pembayaran biaya studi para mahasiswa/i Papua tersebut menghebohkan seluruh jagat lokal, nasional dan bahkan dunia, “sampai – sampai Pemerintah Pusat dijewer kupingnya” atau ditegur oleh negara – negara dimana mahasiswa Papua itu studi. Kasus yang sangat memalukan, bahkan kedutaan besar Indonesia dinegara yang bersangkutan ikut repot.
Kasus ini menjadi mestinya menjadi pengalaman berharga, sehingga jangan lagi terulang.
" Saya sendiri yang pada waktu itu Staf di Deputi II Wakil Presiden ikut terlibat beberapa kali membahas solusi dari kekisruhan ini. Kantor Sekretaris Wapres mengundang Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait seperti Polhukam, Kemendagri, Kementerian Keuangan bahkan Sekretaris Negara mengupayakan jalan keluar., " Ujar Frans.
Dikatakan, pengalaman kekacauan seperti itu menandaskan bahwa betapa urgen dan bermanfaatnya Dana Cadangan. Para perancang RUU Otsus Papua tahun 2000/ 2001 telah mengantisipasi tentang pentingnya dana Cadangan atau dana abadi dicantum dalam batang tubuh UU No 21/2001. Bukan saja pada level mencantumkan dalam pasal di UU Otsus tapi juga oleh para Gubernur terdahulu mengeksekusinya dalam bentuk kebijakan berupa pembentukan dana Cadangan.



