Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Papua Siapkan Raperda Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Non-Appendix CITES

E
Penulis: Elfira Halifa❯
Kick off penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Non-Appendix CITES Provinsi Papua Tahun 2026 yang dibuka Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen, Selasa (11/8/2026).(CEPOSONLINE.COM/HUMAS PEMPROV).
Kick off penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Non-Appendix CITES Provinsi Papua Tahun 2026 yang dibuka Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen, Selasa (11/8/2026).(CEPOSONLINE.COM/HUMAS PEMPROV).


Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua mulai menyusun regulasi khusus untuk memperkuat perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang belum masuk dalam daftar Appendix CITES.

Langkah tersebut ditandai dengan kick off penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Non-Appendix CITES Provinsi Papua Tahun 2026 yang dibuka Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen, di Jayapura, Selasa (11/8/2026).

Regulasi ini disiapkan untuk memperluas perlindungan terhadap kekayaan hayati Papua, termasuk spesies endemik yang memiliki nilai ekologis, ekonomi, budaya dan ilmiah, tetapi belum mendapatkan perlindungan melalui daftar Appendix CITES.

Advertisement

Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen, mengatakan Papua merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi. Berbagai jenis tumbuhan dan satwa endemik tidak hanya menjadi kekayaan alam, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat adat.

Namun, kekayaan tersebut menghadapi berbagai ancaman, mulai dari kerusakan habitat, perburuan liar, perdagangan ilegal hingga perubahan fungsi kawasan.

Menurut Aryoko, selama ini perhatian perlindungan tumbuhan dan satwa lebih banyak diarahkan pada jenis yang telah masuk daftar Appendix CITES. Padahal, masih banyak spesies khas Papua yang belum tercantum dalam daftar tersebut, tetapi memiliki peran penting bagi ekosistem dan masyarakat.

Advertisement

“Karena itu, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan lebih awal melalui pendekatan yang preventif, adaptif dan berkelanjutan,” katanya.

Aryoko menilai keberadaan regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang membutuhkan perlindungan.

Perlindungan juga diharapkan tidak hanya berbasis ilmu pengetahuan, tetapi tetap mengakomodasi kearifan lokal masyarakat adat yang selama ini memiliki praktik pengelolaan sumber daya alam secara turun-temurun.

“Masyarakat hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam Papua karena praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat,” katanya.

Advertisement
Editor : Elfira Halifa

Artikel Terkait

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengusulkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi D

Serukan Refleksi Perjuangan di HUT ke-18, KNPB: Tidak Ada Hak Pihak Manapun Intervensi

Serukan Refleksi Perjuangan di HUT ke-18, KNPB: Tidak Ada Hak Pihak Manapun Intervensi

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) secara resmi mengeluarkan seruan terbuka kepada seluruh rakyat Papua di berbagai wilayah.

Tingkatkan Jurnalisme di Era Algoritma,  BI Papua Bekali Wartawan Kuasai AI Tanpa Tanggalkan Etika

Tingkatkan Jurnalisme di Era Algoritma,  BI Papua Bekali Wartawan Kuasai AI Tanpa Tanggalkan Etika

Kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kian tak terhindarkan dalam kerja-kerja  jurnalistik modern ini, membawa efisiensi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer