Di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran, Sekolah Rakyat Justru Dinilai Berpotensi Boros Anggaran
CEPOSOMLINE.COM,JAYAPURA – Pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Bahkan, kebijakan ini masih akan berlanjut pada tahun anggaran 2027 mendatang. Di tengah kebijakan ini, justru ada kebijakan lain dari pemerintah pusat yang dinilai berpotensi pemborosan, yakni pembangunan sekolah rakyat di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Anggota DPR Papua, Alberth Meraudje, menilai pemerintah seharusnya lebih fokus membenahi sekolah negeri yang sudah ada, daripada membangun sekolah baru melalui program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, masih banyak sekolah negeri di Papua yang membutuhkan perhatian, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun kesejahteraan tenaga pendidik. "Bayangkan jika setiap kabupaten/kota dibangun Sekolah Rakyat. Berapa triliun uang yang harus dikeluarkan. Padahal kalau pemerintah benar-benar jeli melihat persoalan di lapangan, mereka bisa membenahi sekolah negeri yang sudah ada," kata Alberth saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/8/2026).
Ia mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat jangan sampai membuat pemerintah mengabaikan persoalan pendidikan yang hingga kini masih terjadi di sekolah-sekolah negeri. Menurutnya, anggaran yang besar untuk membangun dan mengoperasikan Sekolah Rakyat akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang sudah tersedia.
Alberth juga mempertanyakan keterlibatan Kemensos dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurutnya, apabila pemerintah ingin membantu masyarakat kurang mampu melalui sektor pendidikan, Kemensos dapat mengambil peran melalui program bantuan sosial yang mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu.
"Kalau memang peduli terhadap masalah pendidikan, apa salahnya membuat program beasiswa atau memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu melalui kartu pendidikan. Jika ini yang dilakukan Kemensos, akan lebih bermanfaat ketimbang harus membuka sekolah baru dengan menggelontorkan biaya yang cukup besar," tegasnya.
Selain pendidikan, Alberth menilai masih banyak persoalan sosial yang seharusnya menjadi perhatian utama Kemensos. Salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan yang dapat mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
"Misalnya mereka memberikan bantuan ternak untuk setiap keluarga. Dari situ masyarakat bisa memelihara dan mengembangkan ternaknya. Dari hasil itulah masyarakat bisa membiayai anak-anak mereka sekolah. Program seperti ini menurut saya lebih menyentuh persoalan masyarakat," ujarnya.
Alberth juga mengingatkan pemerintah untuk memikirkan keberlanjutan program Sekolah Rakyat dalam jangka panjang. Menurutnya, program tersebut membutuhkan anggaran besar karena peserta didik tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga diwajibkan tinggal di asrama dengan berbagai kebutuhan yang ditanggung pemerintah.
Ia khawatir apabila terjadi perubahan kebijakan atau pemerintahan di masa mendatang yang berdampak pada berkurangnya anggaran Kemensos, keberlangsungan Sekolah Rakyat justru menjadi persoalan baru bagi pemerintah.
