Bank Papua Resmi Gandeng Kejati Papua, Perkuat Tata Kelola dan Kepastian Hukum
CEPOSONOINE.COM, JAYAPURA-PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua atau Bank Papua memperkuat komitmennya dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Papua.
Kerja sama tersebut difokuskan pada penanganan permasalahan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara guna memperkuat kepastian hukum dalam aktivitas bisnis perusahaan.
Penandatanganan MoU yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua, Selasa (28/7/2026), itu menjadi langkah strategis Bank Papua menghadapi dinamika industri perbankan yang semakin kompleks dan tantangan regulasi yang terus berkembang.
Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yambise, mengatakan sebagai bank pembangunan daerah, Bank Papua memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah di tanah Papua.
Karena itu, setiap aktivitas usaha harus dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, manajemen risiko, serta integritas.
"Perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis dan kompleksitas regulasi yang terus berkembang menuntut setiap institusi memiliki tata kelola hukum yang kuat”
“Hal itu penting agar setiap kebijakan dan keputusan bisnis memiliki kepastian hukum, mampu melindungi aset perusahaan, serta menjaga kepercayaan para pemegang saham, nasabah, dan masyarakat," kata Yuliana dalam sambutannya.
Menurutnya, Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Tinggi Papua melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN), bukan hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi mitra strategis yang dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, hingga tindakan hukum lainnya bagi badan usaha milik daerah.
Ia menilai keberadaan Kejati Papua sebagai strategic legal partner akan memperkuat langkah Bank Papua dalam mengambil setiap kebijakan secara profesional, hati-hati, dan sesuai koridor hukum.
"Keberhasilan sebuah institusi perbankan tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis maupun kinerja keuangan, tetapi juga dari kemampuan membangun tata kelola yang baik, menjaga integritas, serta meminimalkan risiko hukum dalam setiap aktivitas usaha," katanya.
