Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Masalah Potensi  Pemborosan dan Efisiensi Anggaran, Ketua Fraksi Poksus Usulkan Solusi Ini ke Pemprov Papua 

A
Penulis: Agung Trihandono❯
Ketua Fraksi Poksus DPRPWillem Zaman Bonai(CEPOSONLINE COM/KAROLUS DAOT)
Ketua Fraksi Poksus DPRPWillem Zaman Bonai (CEPOSONLINE COM/KAROLUS DAOT)


Advertisement

CEPOSONLINE. COM,JAYAPURA–Di tengah kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Papua yang masih mengalami tekanan, DPR Papua meminta Gubernur Papua segera melakukan penataan organisasi pemerintahan dengan merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak lagi efektif.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mempercepat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Ketua Fraksi Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua, Willem Zaman Bonai mengatakan, penataan birokrasi harus diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi pemerintah.

Advertisement

 Dalam hal ini, Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Provinsi Papua diminta mengambil peran lebih aktif untuk mengkaji kembali fungsi setiap OPD agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. "Kalau tugas itu sudah dikerjakan oleh satu dinas, jangan lagi dikerjakan oleh dinas yang lain. Itu tugas Biro Ortal untuk menata seluruh OPD supaya tidak overlap," katanya, Jumat (24/7)

Menurutnya, evaluasi tersebut juga harus berani menyentuh kemungkinan pembubaran OPD yang dinilai sudah tidak lagi relevan atau tidak memiliki fungsi yang jelas. "Kalau memang ada dinas yang tidak dibutuhkan, ya dibubarkan. Semakin kecil struktur pemerintahan, maka pengambilan keputusan dan pelayanan akan semakin cepat. Sebaliknya, kalau pemerintahannya terlalu besar, justru menunjukkan organisasi itu tidak siap," ujarnya.

Selain mengevaluasi OPD, DPR Papua juga menyoroti keberadaan Staf Khusus Gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang hingga kini dinilai belum terlihat secara nyata hasil kerjanya.

Advertisement

Meski demikian, DPR menegaskan tidak ingin terburu-buru menyimpulkan apakah tenaga khusus tersebut masih diperlukan atau tidak. Namun semua harus didasarkan pada hasil kajian yang objektif. "Harus dikaji dulu, fungsinya untuk apa. Tidak bisa langsung kita bilang dibutuhkan atau tidak. Yang memiliki kewenangan untuk memastikan itu adalah Biro Ortal melalui analisis organisasi," katanya.

Ia mengakui, kondisi fiskal Papua saat ini memang menuntut pemerintah lebih selektif dalam menggunakan anggaran. Karena itu, seluruh perangkat organisasi, termasuk keberadaan tenaga khusus, harus dievaluasi berdasarkan kebutuhan riil pemerintahan. "Dari Poksus kami sarankan kepada Biro Ortal untuk melakukan kajian. Kalau hasilnya memang tidak dibutuhkan, ya tidak perlu dipertahankan. Tapi kalau memang dibutuhkan, silakan dilanjutkan. Semua harus berdasarkan kajian, bukan keputusan yang tergesa-gesa," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Willem juga menyinggung temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai potensi pemborosan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Menurutnya, temuan tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk segera memperbaiki sistem tata kelola birokrasi. "Apa yang disampaikan KPK terkait dugsan pemborosan anggaran di Pemprov Papua adalah warning bagi kita semua. Ini momentum untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar ke depan tidak terjadi lagi pemborosan seperti yang ditemukan," ujarnya.

DPR Papua, lanjutnya, juga mendorong percepatan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, termasuk integrasi data pemerintahan menuju program Satu Data Indonesia.
Menurutnya, selama ini persoalan mendasar di birokrasi Papua adalah belum adanya sistem penyimpanan data yang terintegrasi. Akibatnya, setiap terjadi pergantian pejabat, seluruh data ikut berpindah sehingga pejabat baru harus memulai pekerjaan dari awal. "Mudah-mudahan tahun depan Papua sudah bisa bekerja dengan konsep Indonesia Satu Data. Data cukup satu, jangan setiap dinas punya data yang berbeda-beda," katanya.

Advertisement
Editor : Agung Trihandono

Artikel Terkait

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengusulkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi D

Serukan Refleksi Perjuangan di HUT ke-18, KNPB: Tidak Ada Hak Pihak Manapun Intervensi

Serukan Refleksi Perjuangan di HUT ke-18, KNPB: Tidak Ada Hak Pihak Manapun Intervensi

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) secara resmi mengeluarkan seruan terbuka kepada seluruh rakyat Papua di berbagai wilayah.

Tingkatkan Jurnalisme di Era Algoritma,  BI Papua Bekali Wartawan Kuasai AI Tanpa Tanggalkan Etika

Tingkatkan Jurnalisme di Era Algoritma,  BI Papua Bekali Wartawan Kuasai AI Tanpa Tanggalkan Etika

Kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kian tak terhindarkan dalam kerja-kerja  jurnalistik modern ini, membawa efisiensi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer