CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA–Perjuangan para dokter yang tergabung dalam Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) RSUD Dok II Jayapura untuk mengembalikan pendidikan profesi dokter (koas) Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih (FK Uncen) ke RSUD Dok II akhirnya menemukan titik terang.
Setelah melakukan serangkaian audiensi dengan berbagai pihak, mulai dari Komisi V DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) hingga Rektor Uncen, Komkordik RSUD Dok II pada Kamis (19/2/2026) bertemu langsung dengan Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur disebut telah mengambil keputusan agar pendidikan profesi dokter dikembalikan ke RSUD Dok II Jayapura.
Ketua Komkordik RSUD Dok II, dr. Apter E. Patai, SpOG Subsp. FER, menjelaskan bahwa keputusan tersebut menjadi angin segar setelah hampir dua tahun persoalan ini bergulir tanpa kejelasan.
"Intinya gubernur mau kembalikan ke Dok II lagi. Beliau sudah putuskan nanti dikembalikan. Karena di Abepura itu kan kurang, cuma 15 dokter, padahal di Dok II ada 66”
“Selama ini juga kita berjalan sebagai rumah sakit utama pendidikan," ungkap dr. Apter usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa pendidikan kedokteran tidak semata-mata persoalan lokasi, tetapi menyangkut standar kompetensi yang pada akhirnya menentukan kualitas pelayanan medis di Papua.
"Kalau kompetensinya menurun, yang dirugikan bukan hanya institusi, tapi masyarakat Papua yang dilayani," tambahnya.
Menurutnya, Gubernur Papua telah memahami seluruh persoalan tersebut dan dalam waktu dekat akan memanggil Rektor Universitas Cenderawasih untuk membahas langkah lanjutan sebelum proses pengembalian resmi dilakukan.
"Beliau (Gubernur) mungkin satu-dua hari akan panggil Rektor, setelah itu baru dipindahkan kembali ke Dok II," kata dr. Apter.
Menurutnya, pendidikan kedokteran bukan sekadar proses akademik, melainkan menyangkut masa depan pelayanan kesehatan di tanah Papua.
"Setiap mahasiswa kedokteran yang belajar hari ini adalah dokter yang kelak akan melayani di kampung-kampung terpencil, menolong ibu melahirkan, menyelamatkan anak-anak dari penyakit yang bisa dicegah, dan menghadirkan harapan di daerah yang jauh dari akses kesehatan," tuturnya.
Ia menegaskan, hambatan dalam proses pendidikan kedokteran bukan hanya persoalan institusi, tetapi menyangkut masa depan kesehatan rakyat Papua secara keseluruhan.
"Kami berharap dengan adanya respon dari gubernur, maka proses pendidikan profesi dokter FK Uncen dapat kembali berjalan optimal, berstandar, dan berkelanjutan di rumah sakit pendidikan utama di Papua," pungkas dr. Apter (*)
