Koordinasi Pengelola Dapur MBG Belum Optimal Berdampak Pada Keamanan Pangan di Papua
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Kepala Dinas Pangan Provinsi Papua Sri Utami mengakui koordinasi pengelolaan dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2025 diketahui belum berjalan optimal.
Kondisi ini menurutnya sangat berdampak pada pengawasan keamanan pangan.
Dikatakan, pihaknya memiliki tugas pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Namun, koordinasi dengan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama ini belum berjalan maksimal.
"Kami berharap pertemuan koordinasi dapat membuka komunikasi yang selama ini belum berjalan baik. Koordinasi ini penting untuk menjamin bahan pangan yang digunakan aman dan layak konsumsi," ucap Sri Utami di Abepura, Kamis (22/1).
Menurutnya, Dinas Pangan perlu turun langsung ke dapur MBG. Pengecekan dilakukan terhadap sarana penyimpanan, higiene dan sanitasi. Seperti freezer, kulkas dan sebagainya.
Ia menambahkan pengawasan juga mencakup bahan pangan segar. Sayur, buah, daging, dan telur perlu dipastikan aman dari bahan berbahaya. Lanjut Sri menyebut pengawasan keamanan pangan merupakan tugas dinas.
"Karena itu, koordinasi dengan pengelola dapur MBG perlu segera diperkuat," ujarnya.
Karena itu kepala dinas pangan itu mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mendukung penuh pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis tersebut. Karena Program MBG merupakan kebijakan nasional yang wajib didukung pemerintah daerah.
“Bagaimanapun juga ini adalah bagian dari program Presiden. Mau tidak mau, seluruh provinsi termasuk Provinsi Papua mendukung,” pungkasnya. (*)
