CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Empat Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Papua kini diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Adapun empat usaha wilayah pertambangan tersebut tersebar di sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
"Kami mengajukan empat lokasi pertambangan tersebut sebagai upaya mendorong peningkatan investasi di sektor pertambangan," ucap Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua, Karsudi,
Ia menjelaskan, empat usaha wilayah pertambangan tersebut tersebar di sembilan kabupaten/kota di Papua.
Pertama, wilayah usaha pertambangan khusus mineral logam. Wilayah ini mencakup komoditas emas, tembaga, perak, nikel, dan pasir besi.
"Ini tersebar di Kabupaten Jayapura, Keerom, Waropen, Sarmi, Mamberamo Raya, Kepulauan Yapen, serta Kota Jayapura,"terangnya.
Kedua, wilayah usaha pertambangan mineral bukan logam yang berada di Kabupaten Sarmi, Mamberamo Raya, Waropen, Kepulauan Yapen, Biak, dan Supiori.
Ketiga, wilayah usaha pertambangan batuan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua.
Keempat, wilayah usaha pertambangan batu bara yang berada di Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Sarmi, Waropen, dan Keerom.
Karsudi mengatakan, selain pertambangan skala besar, Pemerintah Provinsi Papua juga memberi perhatian pada sektor pertambangan rakyat.
Saat ini, sejumlah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tengah berproses dan sebagian telah disetujui.
“Wilayah tersebut meliputi WPR komoditas emas, Blok Kali Mutiara dan WPR komoditas emas, Blok Buper, berlokasi di Kota Jayapura,”jelasnya.
Sambungnya, kemudian WPR komoditas emas, Blok Toarim, Kabupaten Jayapura. WPR komoditas emas, Blok Bodem dan WPR komoditas emas, Blok Neiram yang berlokasi di Kabupaten Sarmi.
Menurut Karsudi, pengelolaan sektor pertambangan tidak hanya diperuntukkan bagi badan usaha swasta.
Pemerintah juga membuka peluang bagi koperasi dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengelola usaha pertambangan.
“Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat,”tutupnya. (*).
