Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

UMP Papua Naik 3,51 Persen, Ini Besarannya

Y
Penulis: Yohanes Palen❯
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri saat berbincang dengan Wagub, Aryoko Rumaropen. (CEPOSONLINE.COM/ISTIMEWA).
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri saat berbincang dengan Wagub, Aryoko Rumaropen. (CEPOSONLINE.COM/ISTIMEWA).

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pemerintah Provinsi Papua resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Tahun 2026.


Advertisement

Penetapan kenaikan UMP ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Papua Nomor 100.3.3.1/KEP.409/2025 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Tahun 2026.

Adapun besaran nilai UMP Papua tahun 2026 sebesar Rp.4.436.283. Angka tersebut naik sekitar 3,51 persen atau Rp.150.433 dibandingkan UMP Papua Tahun 2025 yang sebesar Rp 4.285.850.

Selain UMP, Pemprov Papua juga menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) Papua Tahun 2026 sebesar Rp.4.476.209.

Advertisement

Penetapan tersebut merupakan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Papua yang digelar pada Senin (22/12/2025) lalu.

"Jadi, kenaikkan UPM ini sudah mulai berlaku pada 1 Januari 2026,"ucap Gubernur Papua, Matius Fakiri.

Menurutnya, kenaikan UMP bertujuan untuk memberikan upah minimum yang layak bagi pekerja serta mencegah praktik penetapan upah secara sepihak oleh pengusaha.

Advertisement

Ia menekankan bahwa UMP harus menjadi patokan utama dalam hubungan kerja di Papua.

"Saya berharap keputusan kenaikkan UMP tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha, baik perusahaan swasta maupun wirausaha di Papua,"ujarnya.

Kata Matius Fakiri bahwa, kenaikan UMP sekiranya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Papua.

Pihaknya menegaskan, penetapan UMP bersifat wajib dan akan disertai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

“Karena sudah ditetapkan pemerintah, maka tidak boleh ada pelaku usaha yang melanggar dan Ini wajib dilaksanakan,”tutup Matius Fakiri. (*).

Advertisement

Artikel Terkait

UMP Papua Selatan 2027 Bakal Naik? Pemprov Masih Tunggu Rumus dari Jakarta

UMP Papua Selatan 2027 Bakal Naik? Pemprov Masih Tunggu Rumus dari Jakarta

Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Selatan tahun 2027 belum dapat dipastikan.

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

​Atasi Kekosongan Pimpinan BP3OKP, KMP3R Dorong Dasco Jadi Wapres

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengusulkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi D

Serukan Refleksi Perjuangan di HUT ke-18, KNPB: Tidak Ada Hak Pihak Manapun Intervensi

Serukan Refleksi Perjuangan di HUT ke-18, KNPB: Tidak Ada Hak Pihak Manapun Intervensi

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) secara resmi mengeluarkan seruan terbuka kepada seluruh rakyat Papua di berbagai wilayah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer