Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Beras, 4 Petinggi Bulog di Papua Kembalikan Uang Rp 2 Miliar

E
Penulis: Elfira Halifa❯
Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan cadangan beras pemerintah (CBP) di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua pada Kamis, 13 November 2025. (CENDERAWASIH POS/ELFIRA)
Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan cadangan beras pemerintah (CBP) di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua pada Kamis, 13 November 2025. (CENDERAWASIH POS/ELFIRA)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium (KPSH BM) dan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras di tingkat konsumen tahun 2020 hingga tahun 2023, di Kantor Bulog Wamena terus bergulir.


Advertisement

Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dalam dugaan kasus korupsi ini, terdiri dari Mitra/RPK, pegawai Bulog dan dinas terkait.

Kasidik Pidsus Kejati Papua, Vareli D Sawaki menyebut bahwa, dari 19 saksi tersebut, empat dari mereka telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp2,2 miliar.

“Mereka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, dan ketika diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan, mereka mengaku bahwa itu bukan haknya dan kemudian mengembalikan uang tersebut kepada penyidik,” kata Vareli, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (13/11).

Advertisement

Adapun total pengembalian uang sebesar Rp2,2 miliar tersebut bersumber dari Bendahara Tahun 2020 s/d 2023 inisial I yang mengembalikan uang sebesar Rp120.000.000.

Lalu Kacapem Bulog Tahun 2023 s/d 2024 berinisial DW, mengembalikan uang sebesar Rp357.130.000.

Kacapem Bulog per 08 Maret 2022 s/d11 Januari 2023, inisial RM mengembalikan uang Rp527.600.000.

Advertisement

Plt Kakanwil Bulog Tahun 2023 dengan inisial GAA yang mengembalikan uang sebesar Rp1.200.000.000.

“Pengembalian kerugaina negara tidak menghapus pidana bagi para pelaku, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Tipikor. Mereka tetap diproses hukum,” tegas Sawaki.

Sambungnya, selain menyita uang, Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua juga melakukan penyitaan terhadap alat komunikasi yang bersangkutan.

 “Penyitaan alat komunikasi untuk pengembangan penyidikan, sebab dari alat komunikasi tersebut bisa diketahui para tersangka lain dari kasus ini,” katanya.

Sementara harga jual beras KPSH yang sudah ditetapkan untuk tahun 2020 hingga tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Rl Nomor: 57/M-DAG/PER/08/2017, sebesar Rp8.900/kilogram, dengan HET beras KPSH di tingkat konsumen Rp10.250/Kilogram.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapanas Nomor: 02.TS.03/03/K//2023 tanggal 04 Januari 2023, Harga Af gudang Bulog periode tahun 2023 adalah sebesar Rp8.900/kilogram dengan HET beras KPSH di tingkat konsumen sebesar Rp10.250/kilogram.

Kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapanas Nomor: 349.1/TS.02.02/K/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023, dengan ketentuan: Harga Af Gudang Bulog adalah Rp10.550/kilogram dan HET beras Pemerintah CBP sampai di tingkat konsumen adalah sebesar Rp11.800/kilogram.

Berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa Kantor Cabang Pembantu Wamena menjual beras KPSH kepada mitra di atas harga af gudang (berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Bulog dan mitra) penjualan yang disetorkan ke Perum Bulog Pusat adalah penjualan harga af gudang, sehingga memperoleh keuntungan dari selisih penjualan, dari masa kepemimpinan tahun 2020 s/d 2023 sebesar Rp10.061.740.260. (*)

Advertisement
Editor : Gratianus Silas

Artikel Terkait

Cek Bansos Beras 10 Kg untuk Pencairan Oktober-Desember 2026, Lihat Nama Penerima Lewat HP

Cek Bansos Beras 10 Kg untuk Pencairan Oktober-Desember 2026, Lihat Nama Penerima Lewat HP

Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Pangan Beras untuk kuartal IV (Oktober, November, dan Desember 2026). 

Gubernur Papua targetkan Papua swasembada beras pada 2028

Gubernur Papua targetkan Papua swasembada beras pada 2028

Gubernur Papua Matius D Fakhiri menargetkan Provinsi Papua mampu mencapai swasembada beras pada 2028 melalui peningkatan luas lahan

Kemarau Panjang Bikin Stok Beras Merauke Menurun, Wagub: Ketahanan Pangan Tetap Kami Perjuangkan

Kemarau Panjang Bikin Stok Beras Merauke Menurun, Wagub: Ketahanan Pangan Tetap Kami Perjuangkan

Stok beras di Merauke, Papua Selatan, mulai mengalami penurunan sejak Agustus 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi kemarau panjang yang membua

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer