Ini Alasan Dilaksanakan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Dan Rakorwasda
CEPOSONLINE.COM, SENTANI – Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Papua dan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2025 dengan tema “Transformasi Peran APIP dalam Mendorong Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah.”
Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari yakni 29 dan 30 Oktober 2025, dengan melibatkan seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua, yang dilaksanakan di Hotel Horison Sentani.
Sekretaris Kementerian Dalam Negeri, Dr. Bachril Bakri, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua yang menjadi provinsi pertama di Indonesia melaksanakan Rakorwasda pasca Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada 8–10 Oktober 2025 di Jakarta.
“Sesuai amanat Presiden RI, pengawasan perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, mencegah kebocoran penerimaan negara, dan mengatasi lambatnya birokrasi dalam bekerja,” ujar Bachril kepada wartawan, Rabu (29/10).
Ia menegaskan, peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting dan strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
APIP di daerah, harus mampu dan berani memberantas praktik korupsi serta memastikan kinerja pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menilai tema Rakorwasda kali ini sangat relevan dengan semangat reformasi birokrasi di era sekarang.
“APIP kini tidak hanya berperan sebagai watchdog, tetapi juga sebagai trusted advisor dan assurance provider yang mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” jelasnya.
Gubernur menambahkan, transformasi ini sejalan dengan visi pembangunan Papua, yakni “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis.” Visi tersebut menekankan perubahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta pembinaan sosial budaya yang inklusif dan berkeadilan. Agar Papua dapat tumbuh menjadi provinsi yang maju, berdaya saing, dan damai dalam kebersamaan.
“Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota memperkuat peran dan kapabilitas APIP melalui peningkatan kompetensi auditor dan pejabat pengawas, pengembangan sistem pengawasan berbasis risiko dan teknologi, serta pemanfaatan hasil pengawasan untuk mempercepat tindak lanjut,” pungkasnya. (*)
