Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR Papua Tengah Siapkan Revisi Perdasus OAP,  Definisi OAP Harus Berbasis Genealogis

T
Penulis: Theresia F. Tekege❯
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai saat memimpin jalannya dialog di aula LPP RRI Nabire, Senin, (21/9/2026).(CEPOSONLINE.COM,/THERESIA)
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai saat memimpin jalannya dialog di aula LPP RRI Nabire, Senin, (21/9/2026). (CEPOSONLINE.COM,/THERESIA)

Advertisement

 
CEPOSONLINE.COM, NABIRE — 
 Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) berencana mengevaluasi dan merevisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua (OAP), menyusul masukan masyarakat terkait kriteria dan definisi OAP yang dinilai perlu memperhatikan hubungan genealogis atau garis keturunan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, kepada media usai memimpin dialog bersama masyarakat dan pemerintah daerah terkait regulasi daerah amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus), dalam rangka pengawasan pelaksanaan Otsus, di Aula LPP RRI Nabire, Senin (21/9/2026).

John mengatakan, DPR Papua Tengah telah menyelesaikan sejumlah peraturan daerah dalam waktu relatif singkat. Namun, ia mengakui masih terdapat regulasi yang perlu dievaluasi, termasuk Perdasus tentang OAP.

Advertisement

“Apa saja yang sudah dibuat oleh DPR Papua Tengah. Kita juga menyampaikan tentang tahapan penyusunan sebuah peraturan daerah. Tahapannya panjang. Tapi luar biasa, DPR Papua Tengah dalam waktu tiga bulan kita bisa menyelesaikan hampir puluhan perda,” ujar John.

Ia menyebutkan, Perdasus Nomor 14 Tahun 2026 tentang OAP menjadi salah satu regulasi yang mendapat sorotan dan perlu diperbaiki melalui pembahasan bersama.

“Memang ada kekurangan-kekurangan. Yang terakhir ini menjadi sorotan, yaitu Perdasus Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua. Nah, itu memang kita harus melakukan revisi. Kita sudah berdiskusi dengan pimpinan, Pak Ketua sudah oke. Kita dengan pemerintah daerah akan rapat mungkin Oktober untuk bisa mendiskusikan hal ini,” jelasnya.

Advertisement

Menurut John, berbagai saran dan masukan yang disampaikan masyarakat dalam dialog tersebut telah didengar oleh pihak terkait. Masukan itu akan menjadi bahan pembahasan untuk memperbaiki sejumlah pasal dalam regulasi OAP.

“Tadi juga waktu pertemuan melalui Zoom, semua saran dan masukan dari teman-teman sudah didengar. Kita menjelaskan dan membahas bersama pasal-pasal yang menjadi konsentrasi. Semua sudah kita dengar untuk kita lakukan perbaikan,” katanya.

Dalam dialog tersebut, John turut menjelaskan pandangannya mengenai definisi OAP yang berkaitan dengan hubungan genealogis atau garis keturunan.

Ia menyebutkan tiga kategori hubungan keturunan yang menjadi pembahasan, yakni anak dari ayah dan ibu asli Papua, anak dengan ayah asli Papua dan ibu non-OAP, serta anak dengan ibu asli Papua dan ayah non-OAP.

Advertisement

Artikel Terkait

Peredaran 500 Butir Obat Ilegal di Mimika Terungkap, Pekerja Konter Ponsel Jadi Tersangka

Peredaran 500 Butir Obat Ilegal di Mimika Terungkap, Pekerja Konter Ponsel Jadi Tersangka

Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Timika mengungkap peredaran 500 butir obat ilegal jenis Trihexyphenidyl di Kabupaten Mimika

Pendidikan di Amamapare Mimika: Kompleksitas Akses dan Tantangan Guru

Pendidikan di Amamapare Mimika: Kompleksitas Akses dan Tantangan Guru

Kondisi pendidikan di Kampung Amamapare, Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menghadapi tantangan struktural yang

Papua Tengah Tak Ingin Terus Bergantung pada Dokter dari Luar, Ada Strategi Baru!

Papua Tengah Tak Ingin Terus Bergantung pada Dokter dari Luar, Ada Strategi Baru!

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk mendorong peningkatan jumlah dokter spesialis

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer