DPR Papua Tengah Minta Satgas PKH Tidak Lampaui Kewenangan di Wilayah Adat Simapitowa
CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPR PT) meminta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tidak melampaui kewenangan dalam melakukan penertiban aktivitas pertambangan di wilayah adat Simapitowa, khususnya di kawasan Kilo 95 dan Kilo 105.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua IV DPR PT, John NR Gobai, saat menerima massa aksi Front Peduli Simapitowa di halaman Kantor DPR PT, Senin (10/8/2026). Dalam pertemuan itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait aktivitas pertambangan dan persoalan tanah adat di wilayah Simapitowa.
John mengatakan, setiap langkah penertiban yang dilakukan Satgas PKH harus tetap berada dalam batas tugas dan kewenangan yang diberikan. Menurutnya, apabila ditemukan aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin, hasil penertiban seharusnya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
“Apa yang dilakukan oleh Satgas PKH di Kilo 95 dan 105 ini tentunya tidak bisa Satgas PKH melampaui batas kewenangan. Dia harus bekerja pada tataran tugasnya,” kata John.
Menurut John, Satgas PKH dapat melakukan penertiban apabila menemukan aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin. Namun, setelah penertiban, hasilnya perlu disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai aturan.
“Yang benar itu mestinya kalau dia melakukan penertiban, kemudian dia memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Nah, itu yang tidak terjadi,” ujarnya.
Di sisi lain, John mengatakan Papua Tengah telah memiliki dasar hukum untuk menata aktivitas pertambangan rakyat melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pertambangan Rakyat.
“Banyak tuntutan yang disampaikan. Yang harus saya sampaikan bahwa Papua Tengah itu juga memiliki Peraturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat, Perda Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2026. Oleh karena itu, kita juga ingin melaksanakan peraturan itu,” katanya.
Ia mengatakan, sebagai provinsi baru, pemerintah daerah perlu mendorong agar aktivitas pertambangan masyarakat yang selama ini berjalan tanpa izin dapat ditata dan dilegalkan berdasarkan peraturan daerah tersebut.
“Karena ini provinsi baru, tentu kita harus mendorong agar kegiatan-kegiatan penambangan yang selama ini berjalan tanpa izin, yang masih ilegal ini, dapat kita legalisasi dengan dasar peraturan daerah ini,” jelas John.
