Front Peduli Simapitowa Serukan Penghentian Aktivitas Tambang dan Klaim Tanah Adat
CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Front Peduli Manusia dan Alam Meepago Wilayah Simapitowa menyerukan penghentian berbagai aktivitas pertambangan yang mereka nilai mengancam tanah adat dan kehidupan masyarakat, sekaligus menolak klaim sepihak atas tanah adat di wilayah Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Seruan tersebut disampaikan Penanggung Jawab Aksi Front Peduli Simapitowa, Musa Boma Mapiha, saat membacakan pernyataan sikap di Kantor DPR Papua Tengah, Senin (10/8/2026).
Musa mengatakan, masyarakat adat Simapitowa menilai tanah yang mereka warisi secara turun-temurun merupakan sumber kehidupan, identitas, dan martabat masyarakat adat sehingga setiap aktivitas yang masuk ke wilayah tersebut harus menghormati hak masyarakat adat.
“Tanah Papua, khususnya wilayah adat Simapitowa, adalah tanah warisan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun dan merupakan satu-satunya sumber kehidupan, identitas, serta martabat masyarakat adat,” kata Musa saat membacakan pernyataan sikap.
Dalam pernyataan tersebut, Front Peduli Simapitowa menyebut saat ini masyarakat adat menghadapi berbagai persoalan, mulai dari dugaan perampasan tanah, intimidasi, kriminalisasi, hingga masuknya investasi dan aktivitas aparat keamanan yang dinilai meresahkan masyarakat.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan klaim sepihak terhadap tanah milik Tobias Tagi, yang disebut sebagai Kepala Dusun di Distrik Siriwo. Front Peduli Simapitowa menyebut tanah tersebut memiliki luas kurang lebih 195.885 hektare dan merupakan wilayah kelola masyarakat adat Siriwo dan Simapitowa.
“Kami menolak dengan tegas segala bentuk klaim sepihak oleh pihak TNI terhadap tanah dusun milik Bapak Tobias Tagi seluas kurang lebih 195.885 hektare di kawasan hutan wilayah Siriwo,” ujar Musa.
Atas persoalan tersebut, Front Peduli Simapitowa menuntut pihak TNI segera mencabut papan nama dan segala bentuk klaim yang mereka sebut berada di KM 95 dan KM 102 wilayah Siriwo.
Selain persoalan tanah, Front Peduli Simapitowa juga menolak berbagai aktivitas dan rencana pertambangan emas serta pembangunan pos militer di sejumlah wilayah adat Simapitowa, mulai dari KM 21, Degeidimi, Uta hingga Wosokunu.
“Tanah adat Meepago di wilayah Simapitowa bukan tanah kosong, tetapi ada tuan dan pemiliknya, yaitu masyarakat adat Tota Mapiha atau Simapitowa,” tegasnya.
