Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kembru Berdarah Diadukan ke Komnas Perempuan, 14 Ribu Warga Papua Masih Mengungsi

T
Penulis: Theresia F. Tekege❯
Tim investigasi, Mahasiswa Puncak dan YLBHI saat mengadukan peristiwa Kembru ke Komnas Perempuan, Rabu (10/6/2026).(Ceposonline.com/Dokumen).
Tim investigasi, Mahasiswa Puncak dan YLBHI saat mengadukan peristiwa Kembru ke Komnas Perempuan, Rabu (10/6/2026).(Ceposonline.com/Dokumen).

Advertisement

CEPOSONLINE.COM,NABIRE-Upaya mencari keadilan bagi para korban tragedi Kembru Berdarah terus dilakukan.

Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak bersama mahasiswa asal Puncak dan Puncak Jaya se-Indonesia serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) resmi mengadukan kasus tersebut ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Rabu (10/6/2026).

Pengaduan yang disampaikan di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, itu menyoroti dugaan kekerasan yang berdampak pada perempuan dan anak-anak dalam operasi militer yang terjadi di wilayah Kemburu, Kabupaten Puncak, pada 14 Mei 2026 lalu.

Advertisement

Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dipaparkan tim, sedikitnya empat perempuan dan lima anak-anak dilaporkan meninggal dunia. Selain itu, satu perempuan hingga kini masih dinyatakan hilang.

Konflik yang terjadi juga menyebabkan ribuan warga meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari tempat yang lebih aman.

Data yang dihimpun Tim Investigasi menyebutkan sebanyak 14.166 warga sipil terpaksa mengungsi ke berbagai wilayah, mulai dari Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Nabire, Mimika hingga Jayapura.

Advertisement

Direktur YLBH Desk Papua, Emanuel Gobay, mengatakan perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan dalam situasi konflik.

Karena itu, menurutnya, perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi perhatian utama.

“Wilayah domestik masyarakat sipil justru menjadi target penyerangan. Padahal dalam situasi konflik seperti di Puncak, mayoritas korban kekerasan yang paling rentan adalah kelompok perempuan dan anak-anak,” kata Gobay kepada media ini via seluler, Rabu, (10/6/2026).

Menurut Gobay, perhatian pemerintah tidak boleh berhenti pada penanganan konflik semata. Kondisi ribuan warga yang kini hidup di pengungsian juga membutuhkan respons cepat, terutama terkait kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal yang layak.

Advertisement

Artikel Terkait

Salju Terakhir Nemangkawi Terancam Hilang, Perempuan Amungme: Gunung Kami Butuh Pertolongan

Salju Terakhir Nemangkawi Terancam Hilang, Perempuan Amungme: Gunung Kami Butuh Pertolongan

Di tengah hiruk-pikuk Kota Timika yang hangat, sebuah alarm ekologis berbunyi nyaring pada Sabtu malam, 14 November 2026. 

Peredaran 500 Butir Obat Ilegal di Mimika Terungkap, Pekerja Konter Ponsel Jadi Tersangka

Peredaran 500 Butir Obat Ilegal di Mimika Terungkap, Pekerja Konter Ponsel Jadi Tersangka

Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Timika mengungkap peredaran 500 butir obat ilegal jenis Trihexyphenidyl di Kabupaten Mimika

Pendidikan di Amamapare Mimika: Kompleksitas Akses dan Tantangan Guru

Pendidikan di Amamapare Mimika: Kompleksitas Akses dan Tantangan Guru

Kondisi pendidikan di Kampung Amamapare, Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menghadapi tantangan struktural yang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer