DPR Papua Tengah Desak Pengerukan Muara demi Kelancaran Kapal Perintis ke Distrik Jita
CEPOSONLINE.COM, NABIRE - Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah melalu wakil ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait segera melakukan pengerukan Muara Pulau Tiga di Kabupaten Mimika guna menjamin kelancaran operasional kapal perintis menuju Distrik Jita.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menyusul terhambatnya pelayaran KM Sabuk Nusantara 114 akibat pendangkalan di sejumlah titik perairan.
Menurut Gobai, keberadaan kapal perintis sangat vital bagi masyarakat Distrik Mimika Timur Jauh, Jita, dan Agimuga. Sejak melayani rute dari Pelabuhan Pomako Timika menuju Dermaga Sipu-Sipu, Agats hingga Merauke, kapal tersebut mempermudah akses warga dari kampung ke Kota Timika maupun sebaliknya.
“Transportasi laut ini sangat membantu masyarakat. Karena itu, alur pelayaran harus dipastikan aman dan lancar,” tegas Gobai kepada media ini via seluler, Rabu, (4/3/2026).
Pimpinan DPR Papua Tengah ini menjelaskan, berdasarkan pengamatan dalam beberapa kali pelayaran, terdapat sedikitnya tiga titik pendangkalan di sekitar Muara Pulau Tiga menuju Sungai Muras Besar dan Sungai Agimuga. Panjang area dangkal diperkirakan mencapai kurang lebih 20 mil.
“Titik-titik dangkal ini harus segera dikeruk. Jika tidak, kapal akan terus mengalami kendala sebelum mencapai Dermaga Sipu-Sipu,” ujarnya.
Gobai juga mengutip pesan dari nahkoda KM Sabuk Nusantara 114 yang menekankan pentingnya faktor keselamatan.
“Kami kru Sanus 114 sangat antusias melayani masyarakat Distrik Jita. Namun demi keselamatan, kami memohon adanya perbaikan muara, pendalaman alur serta pemasangan rambu-rambu agar kapal dapat masuk dengan aman dan lancar. Selama belum ada perbaikan, kami khawatir terhadap keselamatan kapal dan penumpang,” demikian pesan nahkoda.
Ia menambahkan, pada tahun 2026 trayek kapal perintis ke Sipu-Sipu tetap ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dengan rute yang sama. Karena itu, penanganan pendangkalan tidak bisa lagi ditunda.
DPR Papua Tengah meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, serta pihak perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut untuk berkontribusi dalam pengerukan area yang mengalami pendangkalan.
“Kalau pengerukan sudah dilakukan, minimal tersedia alur masuk yang cukup dalam sehingga kapal perintis dapat kembali beroperasi normal dan masyarakat Jita tidak lagi terkendala akses transportasi,” pungkas Gobai. (*)
