Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR Papua Tengah Desak 8 Bupati Tuntaskan Sertifikasi 3.000 Guru

T
Penulis: Theresia F. Tekege❯
Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Tengah, Anis Labene. (CEPOSONLINE.COM/ISTIMEWA)
Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Tengah, Anis Labene. (CEPOSONLINE.COM/ISTIMEWA)

CEPOSONLINE.COM,NABIRE-Setelah Pemerintah Provinsi Papua Tengah berhasil mensertifikasi 801 guru, Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Tengah, Anis Labene, mendesak delapan bupati agar tidak tinggal diam dan segera menuntaskan sertifikasi lebih dari 3.000 guru yang masih tertinggal di wilayah masing-masing.


Advertisement

Anis menegaskan, keberhasilan pemerintah provinsi harus dijadikan contoh dan ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di Papua Tengah.

“Contoh sudah diberikan oleh gubernur. Sekarang giliran pemerintah kabupaten menyambut bola dan bertindak,” tegas Anis kepada media ini via seluler, Kamis, (8/1/2026). 

Ia mengungkapkan, dari total sekitar 3.000 guru yang belum tersertifikasi, Gubernur Papua Tengah telah menyatakan komitmen untuk kembali mengintervensi sekitar 1.000 guru, sementara sisanya menjadi tanggung jawab delapan pemerintah kabupaten.

Advertisement

“Kalau dibagi rata, setiap kabupaten hanya menangani sekitar 400 guru. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp7 miliar, sementara alokasi pendidikan dalam APBD kabupaten mencapai 30 persen. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan ini,” ujarnya.

Menurut Anis, sertifikasi guru bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut langsung kesejahteraan pendidik dan masa depan sumber daya manusia Papua Tengah.

“Kalau kita ingin menghasilkan SDM yang unggul, titik awalnya ada di guru. Guru harus sejahtera,” katanya.

Advertisement

Ia juga meminta DPR Kabupaten di delapan daerah agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan tidak membiarkan persoalan kesejahteraan guru berlarut-larut tanpa tindak lanjut.

“Kita bicara terbuka dengan data dan angka. Jangan pura-pura tidak tahu. DPR Kabupaten juga harus tegas mengawasi kepala daerahnya,” tegasnya.

Ia menargetkan penyelesaian sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan guru di Papua Tengah dapat dituntaskan sebelum 2027, melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Gubernur sudah memberi contoh. Sekarang saatnya para bupati menunjukkan keberpihakan nyata kepada guru-guru di Papua Tengah,” pungkas Anis.(*)

Advertisement

Artikel Terkait

ASN Papua Tengah Diminta Utamakan Hati dalam Melayani Masyarakat 

ASN Papua Tengah Diminta Utamakan Hati dalam Melayani Masyarakat 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak hanya dituntut memiliki kecerdasan dan kemampuan beradaptas

Salju Terakhir Nemangkawi Terancam Hilang, Perempuan Amungme: Gunung Kami Butuh Pertolongan

Salju Terakhir Nemangkawi Terancam Hilang, Perempuan Amungme: Gunung Kami Butuh Pertolongan

Di tengah hiruk-pikuk Kota Timika yang hangat, sebuah alarm ekologis berbunyi nyaring pada Sabtu malam, 14 November 2026. 

Peredaran 500 Butir Obat Ilegal di Mimika Terungkap, Pekerja Konter Ponsel Jadi Tersangka

Peredaran 500 Butir Obat Ilegal di Mimika Terungkap, Pekerja Konter Ponsel Jadi Tersangka

Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Timika mengungkap peredaran 500 butir obat ilegal jenis Trihexyphenidyl di Kabupaten Mimika

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer