Wagub Papua Selatan Minta HKTI Bela Petani, Rangkul OAP dan Jauhi Politik Praktis
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE– Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa memberi pesan tegas kepada jajaran Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Papua Selatan.
Organisasi petani itu diminta tidak berhenti pada konsolidasi kepengurusan, tetapi turun memperjuangkan nasib petani, memperbesar keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam sektor pertanian, serta menjaga independensi dari kepentingan politik praktis.
Pesan itu disampaikan Paskalis dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Provinsi Papua Selatan yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus HKTI periode 2026–2031 dari Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Asmat.
Paskalis menilai HKTI memiliki visi dan misi yang baik. Namun, menurut dia, ukuran keberhasilan organisasi bukan terletak pada pelantikan maupun struktur kepengurusan, melainkan sejauh mana program tersebut benar-benar dirasakan petani di lapangan.
Ia meminta HKTI dibangun sebagai organisasi yang terbuka dan mampu merangkul masyarakat dari berbagai latar belakang. Perhatian khusus juga perlu diberikan untuk mendorong semakin banyak masyarakat asli Papua masuk dan berkembang di sektor pertanian.
"Harus merangkul. Sehingga HKTI ini akan menjadi wadah yang inklusif, wadah yang terbuka untuk semua etnis, semua agama, semua suku dan semua bahasa," kata Paskalis.
Menurutnya, pembangunan pertanian Papua Selatan ke depan tidak boleh hanya bertumpu pada kelompok masyarakat yang selama ini telah mapan mengelola pertanian.
HKTI diminta memperluas pendampingan hingga kampung-kampung agar masyarakat asli Papua semakin terlibat dalam produksi pangan dan menjadi bagian penting dari kekuatan pertanian daerah.
"Munculkan dari orang-orang asli ketahanan pangan. Semoga perhatian kalian ke sana," ujarnya.
Jangan Cuma Urus Organisasi, Bela Hak Petani
Paskalis kemudian mengingatkan tugas mendasar HKTI sebagai organisasi yang menaungi kepentingan petani.
HKTI, kata dia, harus berada di depan ketika petani menghadapi persoalan menyangkut hak maupun kesejahteraan.
