LPPM Uncen-Pemprov Papua Selatan Bahas Sistem Deteksi Dini Konflik
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan membahas sistem deteksi dini konflik di wilayah provinsi tersebut.
Pembahasan itu dikemas melalui Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi sistem deteksi dini konflik di wilayah Provinsi Papua Selatan. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Lantai III Kantor Gubernur Papua Selatan, Kamis (27/8/2026).
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo berharap pelaksanaan FGD tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Mudah-mudahan FGD ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi kita semua,” kata Apolo saat menyampaikan arahan.
Menurut Apolo, berbagai hal yang disampaikan ketua dan tim dalam FGD tersebut akan menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif di Papua Selatan, khususnya di lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja masing-masing.
Ia menilai sistem deteksi dini diperlukan agar potensi konflik dapat diketahui sejak awal sehingga langkah-langkah pencegahan dan antisipasi dapat segera dilakukan.
“Dengan demikian, kita bisa mendeteksi potensi-potensi konflik dengan melakukan langkah-langkah preventif. Sehingga sebelum potensi-potensi konflik itu berkembang, kita dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dengan baik,” ujarnya.
Apolo mengatakan, kondisi kamtibmas yang aman dan kondusif akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat. Salah satunya, aktivitas perekonomian masyarakat dapat berjalan secara normal sehingga turut menunjang pertumbuhan ekonomi.
“Hal itu dalam rangka menuju tujuan pembangunan nasional kita, yaitu masyarakat yang adil dan makmur,” katanya.
Gubernur berharap FGD dan sosialisasi sistem deteksi dini konflik tersebut dapat berlangsung dengan baik serta menghasilkan masukan yang dapat mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Provinsi Papua Selatan.(*)
